PALEMBANG, fornews.co – Perkembangan informasi yang semakin bebas, membuat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumsel memperketat pengawasan terhadap lembaga penyiaran di Sumsel. Tercatat, sebanyak 90 lembaga penyiaran yang beroperasi di Sumsel, terdiri dari 30 televisi dan 60 radio.
Ketua KPID Sumsel, Lukman Bandar Syailendra mengatakan, pengawasan ini bertujuan agar siaran yang dilakukan lembaga penyiaran dapat turut membangun daerah. Terutama saat ini, terkait penyiaran Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pilkada serentak.
“Untuk Sumsel dipastikan aman dan penyiaran juga santun,” katanya saat ditemui di Pemprov Sumsel, Jumat (14/06).
Menurut Lukman, pengawasan ini nantinya akan dilaporkan ke Gubernur Sumsel sebagai laporan pertanggungjawaban. Laporan yang terakhir diberikan yakni terkait penyiaran tentang Pilpres dan Pilkada serentak.
“Dalam laporannya pelaksanaan ini berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengakui keberadaan KPID di Sumsel tentunya sangat penting. Terutama dalam hal pengawasan siaran yang memang sudah menjadi tugas pokok KPID. Selain mengawasi, KPID juga diharapkan melakukan edukasi terutama untuk tontonan yang bisa menjerumuskan anak-anak dan generasi muda ke hal negatif.
“Kami harap tidak terjadi kerugian baik suku, agama, usaha dan lain sebagainya,” katanya.
Dirinya juga meminta Kepala Diskominfo untuk segera merealisasikan rencana pembangunan radio Sumsel. Karena, lembaga penyiaran ini masih sangat dinikmati masyarakat tak hanya di desa tetapi juga di perkotaan.
“Dengan adanya radio ini nantinya program kerja Pemprov Sumsel akan lebih cepat sampai ke masyarakat,” tutupnya. (alu)
