PALEMBANG, fornews.co – Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Palembang, Khairul Anwar melalui Kepala Sub Bidang PBB, Apriadi menanggapi keresahan masyarakat terkait melonjaknya tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun ini.
Menurut Apriadi, tagihan PBB yang mengejutkan warga Kota Palembang terimplikasi dari naiknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) karena untuk menyesuaikan harga pasaran tanah wajar di Kota Palembang.
Dikatakan, berdasarkan Undang-undang Dasar No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Palembang menjadi kota ke-dua setelah Surabaya yang mengambil alih PBB pada 1 Januari 2014.
“Setelah dipelajari dari tahun 2008 hingga 2014, ternyata NJOP Palembang tidak pernah dilakukan penyesuaian. Permasalahannya adalah penyesuaian NJOP Kota Palembang berdasarkan nilai pasar yang ada di Kota Palembang. Sehingga Pemkot mendadak melakukan penyesuaian di tahun 2019 secara drastis. Kita mendekati nilai pasar yang ada,”ujarnya
Apriadi membeberkan, kenaikan NJOP paling tinggi di Kota Palembang berada di kawasan Jalan Sudirman, yakni mencapai Rp15 juta per meter perseginya, naik dari tahun 2018 yang hanya Rp6,1 juta.
“Rencananya tahun 2015 lalu Pemkot akan melakukan penyesuaian tersebut. Akan tetapi masih memiliki sejumlah kekurangan sehingga penyesuaian ditunda,” ungkapnya.
Ketentuan nilai NJOP sendiri ditentukan oleh kode zona Kota Palembang yang mempunyai 3000 lebih kode zona nilai tanah. Yang bertujuan membagikan dan memetakan wilayah bumi dan bangunan di masing-masing kecamatan, kelurahan dan RT.
“Daerah paling tinggi NJOP-nya adalah di sekitar Kecamatan Ilir Timur I di Jalan Jenderal Sudirman dan wilayah yang merupakan kawasan industri pusat perdagangan di Kota Palembang. Sementara terendah ada di Kecamatan Kertapati, Sematang Borang, dan Gandus. Selain nilai jual tanah, pembiayaan, dan pendapatan warga menjadi acuan perubahan,” lanjut Apriadi.
Terkait perubahan tersebut, pihaknya menargetkan PAD sebesar Rp275,6 miliar untuk tahun ini degan realisasi triwulan pertama baru mencapai Rp8 miliar. Sementara di tahun 2018 lalu target pendapatan sebesar Rp190 miliar per tahun.
Ia mengatakan, bagi masyarakat yang jika memang keberatan dengan jumlah PBB yang ditetapkan, maka BPPD membuka layanan konsultasi. Baik bagi masyarakat yang ingin menolak perubahan atau mengajukan pengurangan pajak dengan mengikuti sejumlah prosedur dan memenuhi syarat.
“BPPD terbuka bagi masyarakat, apabila keberatan diterima akan diubah oleh kepala BPPD. Jika tidak, masyarakat tetap membayar apa yang sudah ditetapkan,” tuturnya.(irs)
