PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumsel Herman Deru segera membentuk satuan tugas untuk menekan angka kemiskinan di Sumsel yang relatif tinggi. Baginya, angka kemiskinan ini merupakan perkara serius yang harus diselesaikan.
Pada akhir tahun 2018, angka kemiskinan di Sumsel sebesar 12.80%. Dengan akan dibentuknya satgas ini, HD menargetkan angka kemiskinan di Sumsel minimal turun 1% per tahun. Jika ini konsisten dilakukan, ia menjamin paling lama 5 tahun angka kemiskinan Sumsel turun satu digit menjadi sekitar 8%.
“Satgas itu ekstrimnya, tapi tetap kita akan bentuk tim percepatan penurunan kemiskinan. Menurut saya ini penting, karena Sumsel ini punya SDA dan SDM yang komplit, tentu kita akan cari tahu apa kesalahan sebenarnya sehingga angka kemiskinan ini tinggi. Apakah ada penganggaran yang idak tepat sasaran atau apa,” kata HD usai membuka Musrenbang RPJMD Provinsi Sumsel 2018-2023 di Hotel Santika Premier Bandara, Palembang, Rabu (16/01).
Menurut Herman Deru inilah yang akan menjadi salah satu tugas tim atau satgas yakni mencari titik masalah dan pemicu angka kemiskinan di sejumlah kabupaten/kota.
“Kalau memang ada salah sasaran bisa kita perbaiki. Arah kita jelas apa pun anggarannya muaranya penurunan kemiskinan. Saya akan minta pak Wagub dan Sekda serta satgas yang mengolah ini. Kita tidak perlu stretching, tapi malah akan kita bantu bila perlu kita beri masukan. Kalau masalahnya manajemen apa kita akan cari tahu karena kalau soal pendanaan mereka (4 kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi) ini lebih karena rata-rata penghasil tambang, ada juga minyak,” ungkapnya.
Herman Deru mengibaratkan masalah kemiskinan ini seperti mobil. Untuk bisa digunakan menjadi sarana transportasi, semuanya harus dalam kondisi prima. “Sama seperti mobil, ban bagus, mesin bagus dan BBM banyak, tapi kita tidak tahu, rupanya koplingnya rusak. Nah ini yang harus kita cari tahu,” tuturnya.
Mengenai targetnya, HD mengatakan secara pribadi menginginkan angka kemiskinan turun di bawah angka 10%. Namun demikian, ia masih akan melihat lagi hasil yang dirumuskan dari Musrenbang.
“Syukur-syukur bisa percepatan. Tapi targetnya paling tidak setahun minimal turun 1%,” imbuhnya.
Untuk menurunkan angka tersebut ada 2 orogram ril yang dapat dilakukan dalam waktu dekat. Salah satunya mengutamakan perbaikan infrastruktur serts membuka kesempatan seluas-luasnya bagi daerah untuk mengelola potensi yang ada di daerah masing-masing seperti pertanian dan pariwisata.
Lebih jauh HD mengatakan, Musrenbang RPJMD ini merupakan yang pertama baginya dan sangat penting untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, kerangka pendanaan dan program pembangunan daerah serta target kinerja pemerintahan daerah untuk 5 tahun ke depan.
Menurutnya hal tersebut harus sesuai permasalahan yang ada termasuk janji-janji politik saat kampanye harus ikut mewarnai program prioritas RPJMD 2018-2023. Beberapa janji politik yang telah dilaksanakan di antaranya pembangunan Rumah Tahfidz untuk mendorong kehidupan madani, membentuk petugas penghubung urusan keagamaan desa (P2UKd) dan Petugas Penghubung Urusa Keagamaan Kelurahan (P2UKK) untuk membantu masyarakat dalam hal keagamaan.
“Melarang mobil pengangkut batubara menggunakan jalan umum agar tidak mengganggu lancarnya lalu lintas dan kerusakan jalan. serta perbaikan jalan-jalan provinsi yang tersebar di kabupaten/kota untuk memperlancar arus barang dan orang yang Insya Allah akan selesai tahun ini,” jelasnya.
Lanjut HD, kondisi Sumsel saat ini dilihat dari capaian indikator makro ada yang sudah bagus dan masih butuh perhatian. Indikator makro yang sudah bagus capaiannya dibanding nasional yakni pertumbuhan ekonomi, rasio gini, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi.
Selain itu masih ada dua permasalahan makro yang belum bagus capaiannya dan perlu menjadi perhatian khusus dalam RPJMD tahun 2018-2023 yakni angka kemiskinan Sumsel tahun 2018 sebesar 12,80 % lebih tinggi dari nasional yang seebsar 9,82%. Serta masih ada 16 kabupaten/kota dengan angka kemiskinan di atas nasional.
“Untuk itu perlu komitmen bersama seluruh bupati dan wali kota se Sumsel untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit. Alhamdulillah tadi sudah kita tandatangani,” katanya.
Selain angka kemiskinan, indikator lainnya yang perlu perhatian adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel tahun 2017 sebesar 68,86% masih di bawah angka nasional sebesar 70,81%. Terhadap dua indikator tersebut, HD berkomitmen untuk segers mencarikan strategi yang tepat, efektif dan efisien untuk mengatasinya.
Pembangunan Sumsel dikatakannya harus direncanakan secara utuh terintegrasi, tepat sasaran dan tepat lokasi. Pembangunan ini akan berjalan baik dan mencapai target bila mendapat dukungan 17 kab/ kota dengan semangat kebersamaan.
Untuk itu perencanaan pembangunan harus sinkron dan bersinergi dengan seluruh kabupaten/ kota provinsi dan pusat. Karena itu diperlukan energi dan semangat baru untuk meningkatkan dan memeratakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumsel. Visi Provinsi Sumsel 2018-2023 yaitu “Sumatra Selatan Maju untuk Semua” akan dapat dicapai melalui semangat Bersatu Sumsel Maju.
“Kepada seluruh pemangku kepentingan yang hadir hari ini, saya harap dapat berperan aktif dalam memberikan masukan guna penyempurnaan RPJMD Provinsi Sumsel,” tukasnya.(bas)
