PALEMBANG, fornews.co-Ketua DPD KNPI Sumsel versi MF Ridho langsung merespon, terkait laporan DPD KNPI versi Muhammad Hidayat tentang anggaran perjalanan ke luar negeri ke DPRD Sumsel, Senin (30/01).
Menurut Ridho, kegiatan yang membawa 100 orang dengan biaya sekitar Rp500 juta tersebut, bukan hal sia-sia dan dinilai berbagai pihak menghamburkan uang saja. Karena, agenda itu merupakan program KNPI Sumsel dalam peningkatan wawasan kepemudaaan di luar negeri. “Ini sudah sesuai program kita. Dengan kegiatan ini, diharapkan anggota KNPI Sumsel dapat menyerap ilmu dan menerapkan di Sumsel,” ujarnya, saat dibincangi wartawan, Senin (30/01).
Sementara, Wakil Ketua DPD KNPI Sumsel versi MF Ridho, Cik Naya, menanggapi perbedaan dalam tubuh kedua organisasi kepemudaan tersebut. Sebab keberadaan mereka sudah tertera dalam Kemenkumham nomor AHU-0001403.AH.01.07.Tahun 2015. “Bahwa SK yang dia miliki ranahnya beda dengan kita, konteksnya itu beda. Kalau mereka DPP KNPI, yang disingkat perkumpulan dewan pengurus pusat komite nasional pemuda Indonesia. Judul itu kami menyebutnya OKP. Kalau KNPI kita, merujuknya hasil dari Munas di Papua. Memang kita wadahnya seluruh OKP, beda dengan mereka yang kami menilainya hanya OKP,” ungkapnya.
Cik Naya juga membantah, jika ada penyelewengan dana hibah yang digunakan KNPI kepemimpinan MF Ridho. Terhadap pertanggungjawaban kegiatan, pihaknya tidak akan memberikan kepihak lain, kecuali yang bersangkutan yakni Kadispora Sumsel. “Kami menjalankan sesuai payung hukumnya. Laporan pertanggung jawaban kami ya nanti pas SPJ ke Kadispora, bukan dengan mereka. Kan ada BPK ada tim auditnya. Mengapa kami mesti takut, kami siap bertanggung jawab ” tegasnya.
Begitu juga saat ditanya, bahwa KNPI Sumsel versi M Hidayat menuding kubu KNPI MF Ridho menekan pihak lain agar anggaran bisa keluar, Cik Naya langsung membantah. Semua hal itu sudah dilakukan pihaknya sesuai prosedur. “Kalau mengatakan kami menekan anggaran tidak benar. Kami mengajukan proposal secara benar,” tandasnya. (tul)
