PALEMBANG, fornews.co-Terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sumsel 2013, Laonma L Tobing, membantah adanya konfirmasi dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pihak penerima hibah, seperti yang diterangkan saksi ahli, hingga menyebabkan kerugian negara.
“Tidak ada itu konfirmasi yang bapak (auditor BPK) sebutkan. Konfirmasi tidak ada dari BPK, tapi mengapa BPK memasukkan pernyataan pernyataan yang menyudutkan saya. Jelas ini berdampak pada pertimbangan hukum kepada saya” bantah terdakwa Laonma L Tobing, terhadap keterangan saksi ahli dari auditor BPK Lukman Hakim, pada sidang lanjutan, di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, Selasa (20/06).
Dalam sidang tersebut, dihadapan Ketua majelis hakim Saiman SH MH, saksi ahli Lukman Hakim mengungkapkan, BPK melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, setelah menerima surat permintaan audit dari Kejagung. “Jadi dibuatlah surat tugas anggota tim untuk investigasi. Selanjutnya, kami berkoordinasi dengan penyidik Kejagung. Kami sampaikan ke jaksa untuk menghitung kerugian negara, dari data-data, dokumen, dan BAP,” ungkapnya.
Lukman menjelaskan, untuk menentukan kerugian negara, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi data, dokumen. “Posisi saya sebagai pengendali supervisor dalam melihat kerugian negara, kami berkoordinasi dengan penyidik JPU, memeriksa data dokumen anggaran dan BAP penyidik. Fungsinya sebagai bukti, dilakukan pemeriksaan secara objektif dan independent ” jelasnya.
Dalam menentukan bukti-bukti, kata Lukman, sifatnya tidak mutlak. Bila pihak auditor meresahkan alat bukti sudah terpenuhi maka dinyatakan cukup. Bahkan, bila perlu melakukan konfirmasi dengan para penerima hingga uji lapangan. “Tidak semuanya kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi, hingga ditemukan kerugian Rp21 milyar, (untuk SKPD Kesbangpol dan BPKAD). Kami juga melakukan pendampingan penyidik saat memeriksa saksi, sampai datang pula ke Palembang. Semua dilakukan sesuai SOP,” katanya.
Kalau untuk menyatakan ada pencairan dana hibah fiktif, ujarnya, bisa dilihat tim auditor BPK dari BAP dan bertemu dengan orangnya (penerima). “Itu sudah cukup bagi kami, dari proposal, kita padukan data yang ada,” ujarnya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosmaya menanyakan, bagaimana dengan pencairan dana fiktif, seperti ada uang senilai Rp150 juta yang keluar, namun tidak diketahui jelas siapa penerimanya. “Juga ada bantuan Rp180 juta untuk mushola, tapi pengurus masjid dan masjidnya tidak ada, apa itu bisa masuk fiktif,” kata Rosmaya. Dari pertanyaan JPU, dijawab saksi ahli Lukman, bahwa pihak auditor tidak melihat per item. Namun melihat kerugian negara secara menyeluruh.
Lukman meneruskan, dari hasil auditor BPK dalam pengelolaan hingga pencairan dana hibah, ditemukan 4 penyimpangan. Pertama, tidak ada penunjukan SKPD terkait oleh gubernur untuk mengevaluasi usulan hibah, sehingga melanggar Permendagri No 33 Pasal 8 ayat 1. Berikutnya, pencantuman anggaran hibah KUA dan KUA PPAS nya tidak didasarkan rekomendasi dari SKPD dan juga tidak pendapat dari TAPD. Pasal 8 ayat 3 dan 4 dan pasal 9 ayat 1 Permendagri. Kemudian, adanya penetapan rancangan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur, tanpa mempertimbangkan evaulasi dari Mendgari yang meminta provinsi melengkapi usulan tertulis, dan melengkapi rekomendasi dari SKPD, serta besaran masing-masing penerima hibah.
“serta, adanya pemberian hibah kepada LSM yang tgl dak sesuai persyatan minimal terdaftar minimal 3 tahun di Kesbangpol. Dari total pagu anggaran hibah Sumsel Rp2,1 triliun, kami hanya memeriksa anggaran hibah yang ditetapkan anggota DPRD lalu diserahkan kepada Kesbangpol. Karena ada penyimpangan mengakibatkan penerima penerima yang tak layak. Adanya LSM tak terdaftar 3 tahun, merugikan Rp18 miliar,” tukasnya. (tul/bay)
