PALEMBANG, fornews.co-Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), menargetkan 2017 ini bisa menyelenggarakan E-Goverment agar tersinerginya baik antar SKPD, Badan maupun Biro di lingkungan Pemprov.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Joko Imam Sentosa mengatakan, pemerintah berkomitmen mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Namun, hal ini tentunya dibutuhkan pemahaman dari semua pihak mengenai tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Sosialisasi ini sangat penting dalam rangka peningkatan sinergitas antara PPID pusat dengan PPID pembantu, dalam pengelolaan pelayanan informasi publik. Terbukti saat ini, Sumsel, peringkat lima nasional keterbukaan informasi publik 2016 oleh Kementerian Kominfo, yang sebelumnya (2015) kita peringkat sembilan,” ujar Joko, pada acara sosialisasi Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 94/KPTS/KOMINFO/2017 tentang PPID di Graha Bina Praja Setda Sumsel, Rabu (01/03).
Dia menjelaskan, organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bertanya dan berkoordinasi tentang kegiatan dan program PPID Pembantu dengan jajaran PPID Sumsel, pada Dinas Kominfo yang berkompetensi dan kredibel. Joko berharap, para peserta untuk lebih memahami keberadaan PPID untuk mengejar peringkat tiga besar di tahun 2017 ini.
“Kominfo menjadi corong pemerintah dan memiliki peranan penting. Saya harapkan, melalui sosialisasi ini dapat meningkatkan kinerja kita semua dalam mendukung transparansi layanan informasi dan tercipta pelayanan informasi yang terbaik,” ucapnya.
Sementara, Kepala Dinas Kominfo Sumsel, Farhat Syukri mengatakan, sejak ditetapkan sebagai Dinas, Kominfo memiliki target yang harus di capai yakni terselenggaranya E-Goverment Sumsel, serta memiliki target capaian baik terkait Bakohumas maupun PPID. Dia menilai, keberadaan PPID Sumsel, dinilai langsung Kementerian Kominfo.
“Saat ini PPID Sumsel, sudah masuk lima besar terbaik di Indonesia. Ke depan ditargetkan masuk tiga besar. Karena itu, melalui sosialisasi ini sinergitas PPID, baik pusat dan pembantu, dapat lebih baik lagi,” harapnya pula.
Lanjut Farhat, PPID sendiri merupakan pelaksana utama pengelolaan informasi dan dokumentasi yang bertanggungjawab dalam mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana. PPID ditunjuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Badan Publik. “PPID melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi, serta memiliki kompetensi dalam mengelola informasi dan dokumentasi,” jelasnya.
Dalam sosialisasi PPID, ditunjukkan bahwa komitmen Pemprov Sumsel, mewujudkan transparansi dan KIP sudah terimplementasi dalam SK Gubernur Sumsel Nomor 796/KPTS/X/2014 sebagai telah diubah dengan SK Gubernur Sumsel Nomor 94/KPTS/KOMINFO/2017 tentang PPID Sumsel. PPID hadir sejak tahun 2010 di bawah Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumsel. Pada 2013, beralih ke Biro Humas dan Protokol Sumsel, sesuai SE Mendagri. Pascanomenklatur, kewenangan tersebut kembali ke Dinas Kominfo (SK Gubernur No 94/KPTS/KOMINFO/2017 tentang PPID Sumsel). (tul)
