SEKAYU, fornews.co – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan, reformasi birokrasi tak hanya penyederhanaan secara teknis, melainkan harus bisa mengubah kerangka berpikir Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
“Akar permasalahan dan perubahan paradigma ini harus disentuh, agar bisa memberi kemungkinan ditemukannya berbagai terobosan, inovasi atau pemikiran baru,” kata Ma’ruf, dalam pidato kunci pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2021 secara daring dari Jakarta, Kamis (1/7/2021).
Rakornas ini sendiri diselenggarakan di Denpasar, yang dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Serta diikuti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim.
Wapres melanjutkan, ASN di seluruh instansi pemerintahan juga diharapkan punya pola pikir baru dan menerapkan budaya kerja yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sehingga dapat memberikan terobosan dan inovasi bagi kemajuan bangsa.
Ma’ruf mengungkapkan, penyederhanaan birokrasi di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) harus mempertimbangkan prinsip transparansi, obyektivitas, efisiensi, keadilan dan kecermatan.
“Ini untuk menjaga agar pelayanan publik tetap dilaksanakan secara optimal. Bagi ASN yang mengalami transformasi jabatan juga tidak dirugikan dari aspek kesejahteraan maupun karirnya,” ungkap dia.
Indikator perubahan kerangka berpikir dan budaya kerja para ASN tersebut, tambah Ma’ruf, dinilai dari peningkatan kesadaran terhadap eksistensi dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sementara, Sekda Muba, Apriyadi, yang mengikuti rakornas secara virtual di ruang rapat Sekda Muba mengatakan, sangat mendukung reformasi birokrasi dan transformasi manajemen ASN.
“Pemkab Muba siap memperkuat konsolidasi dalam pembinaan manajemen kepegawaian dan membangun komitmen bersama BPKSDM untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis,” tandas dia. (yah)
