JAKARTA, fornews.co – Tingkat pemahaman dan keyakinan (literasi) masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan di Indonesia pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Akan tetapi peningkatan tersebut masih jauh untuk menyamai literasi di negara lain bahkan di lingkup ASEAN.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa indeks literasi keuangan pada 2019 mencapai 38,03%. Angka tersebut meningkat dibanding survei yang sama pada 2016 yang hanya berada pada angka 29,7%.
Meski demikian, Presiden RI Joko Widodo belum terlalu puas dengan peningkatan tersebut. Sebab, meski terus meningkat namun angka tersebut masih tergolong rendah. Demikian halnya dengan tingkat akses (inklusi) masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan yang menunjukkan tren yang sama namun tetap masih di bawah negara-negara tetangga.
“Indeks inklusi keuangan juga meningkat dari 67,8% di 2016 menjadi 76,19% di 2019. Saya ingin bandingkan inklusi keuangan di negara lain di ASEAN saja. Di Singapura, telah mencapai 98%, kita tadi masih di angka 76%. Malaysia 85%, Thailand 82%. Artinya kita masih di bawah mereka sedikit,” ujar Presiden dilansir Humas Kemensetneg, saat memimpin rapat terbatas mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/01).
Oleh karena itu, Kepala Negara mendorong lembaga keuangan, utamanya perbankan, untuk mengadakan sejumlah program peningkatan inklusi keuangan dan mengembangkan lebih jauh produk dan kualitas layanan mereka di Indonesia.
“Prioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu saya minta lembaga keuangan mikro, bank wakaf mikro, terus diperluas agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan,” kata Presiden. (ije)
