SEKAYU, fornews.co – Langkah Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex mengalokasikan dana dari APBD untuk jaring pengaman sosial warga terdampak COVID-19 yang tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuai apresiasi dari berbagai pihak.
Kali ini Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah yang memuji inisiatif yang diambil Pemkab Muba atas inisiasi Bupati Dodi Reza Alex. Hal ini disampaikan Said pada diskusi virtual dengan tema Politik Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19, Komitmen dan Kiat Daerah, Jumat (12/06).
“Saya mengapresiasi yang dilakukan oleh pak Dodi dan ini luar biasa bagi kami. Sebagai Banggar DPR RI, akan kami bicarakan dengan Menteri Keuangan di mana daerah (bisa) membantu dengan Bansos untuk masyarakat yang tidak masuk dalam DTKS,” ujar Said.
Said pun mengimbau kepada semua pihak dan Banggar DPR supaya berdamai dengan COVID-19 untuk mulai membuka diri karena keterbatasan anggaran, agar ekonomi bisa segera pulih.
“Kita harus memastikan pandemi COVID-19 kuartal ketiga selesai. Kalaupun tidak selesai kita harus berkompromi dan berdamai tentunya dengan protokol kesehatan ketat agar ekonomi kita pulih. Kombinasi kebijakan ini antara penanganan COVID dengan pemulihan ekonomi segera dan tegas sambil tetap istikamah agar COVID cepat berlalu,” katanya.
Bupati Muba Dodi Reza Alex menyampaikan, untuk menangani wabah virus Corona, selain dari sektor kesehatan yang maksimal dilakukan juga jaring pengaman sosial terkait kehidupan ekonomi masyarakat.
“Kemudian kita juga harus memikirkan dampak ekonomi dari pemulihan pandemi COVID-19 ini,” ujar Dodi yang mengikuti diskusi di Ruang Rapat Guest House Griya Bumi Serasan Sekate.
Dodi menerangkan, berdasarkan peraturan yang berlaku, Pemkab Muba telah menganggarkan dana percepatan penanganan COVID-19 sebesar Rp303.878.085.264. Dana tersebut dialokasikan untuk penanganan COVID-19 meliputi penanganan kesehatan sebesar Rp89.888.223.491, penanganan dampak ekonomi Rp103.436.958.000, dan jaring pengaman sosial Rp110.552.903.773 dari rencana awal penganggaran percepatan penanganan COVID-19 sebesar Rp500 miliar.
“Penanganan kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan adalah hal yang utama di mana Dinas Kesehatan dan RSUD di Muba memperkuat sarana dan prasarana kesehatan. Misalnya di RSUD Sekayu saya telah menganggarkan PCR Real-time agar lebih cepat penanganan dan mengurangi beban biaya rumah sakit untuk bisa terkendali dengan baik penyebaran mata rantai COVID-19 begitu juga dengan menyiapkan tiga rumah sakit darurat di RSUD Sekayu, RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai Lilin dengan fasilitas ruang isolasi bertekanan negatif lengkap dengan isolator,” jelas Dodi.
Penanganan dampak ekonomi selain bantuan pusat, Pemkab Muba telah juga menggratiskan tagihan pelanggan listrik PT Muba Electric Power, penggratisan tagihan PDAM, serta program padat karya.
“Selanjutnya untuk penyediaan jaring pengaman sosial, Pemkab Muba menyiapkan JPS untuk masyarakat yang tidak masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu melalui BLT APBD seperti top up KPM BPNT dan perluasan KPM BPNT sebesar Rp400.000, BLT untuk KPM Misbar di luar DTKS sebesar Rp600.000, BLT APBD untuk ustaz dan ustazah, serta BST civitas akademika Universitas Rahmaniyah. Bansos itu selain dari pusat seperti BST Kemensos, PKH Kemensos, BLT Dana Desa,” paparnya.
Dalam hal penanganan COVID-19 ini, Bupati Muba menyarankan agar Pemerintah daerah lebih proaktif dan menjemput bola. (ije)
