BANDUNG, fornews.co – Salah satu daerah yang paling terdampak tekanan gejolak ekonomi global sektor industri ekspor Indonesia adalah Jawa Barat (Jabar).
Hal tersebut muncul dalam diskusi publik “Gempuran Tarif AS: Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk? Dialog Kritis Mencari Solusi’ yang diinisiasi Suara.com dan Core Indonesia di El Hotel Bandung, Selasa (20/5/2025).
Dalam diskusi itu, para ekonom, pelaku industri, dan pemangku kebijakan menyoroti ancaman dan peluang yang muncul, serta mendesak hadirnya solusi konkret dari level daerah hingga nasional.
Menurut Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, bahwa tekanan krisis sudah terasa sejak awal tahun dan Indonesia
menghadapi perlambatan ekonomi yang nyata.
“Bandung dipilih karena menjadi salah satu sentra ekspor nasional dari tekstil, alas kaki, hingga furnitur yang kini sedang tertekan. Ini momentum penting untuk mencari solusi dari daerah sebagai rujukan kebijakan nasional,” ujar dia.
Suwarjono mengatakan, berdasarkan data BPS, pada Januari 2025 ekspor nonmigas Jawa Barat ke Amerika Serikat mencapai USD 499,53 juta atau 16,62% dari total ekspor nonmigas provinsi. Sementara dari Bandung, ekspor ke AS pada Maret 2025 mencapai USD 7,7 juta.
Namun, Bandung juga menghadapi gelombang PHK massal, terutama di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), akibat penurunan pesanan dan meningkatnya persaingan dengan produk impor.
“Kebijakan tarif baru dari AS dikhawatirkan akan menekan permintaan ekspor lebih lanjut, sementara arus masuk produk impor semakin meningkat, sehingga industri dalam negeri berpotensi terpukul dua kali lipat,” kata dia.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, Ph.D, mengungkapkan, Indonesia menghadapi risiko serius akibat perang dagang AS-Tiongkok, dengan data menunjukkan penurunan ekspor China ke AS hingga 10,5% pada 2025, sementara ekspor ke ASEAN meningkat hingga 19,1%.
“Menurut perhitungan CORE, potensi impor ilegal dari Tiongkok mencapai 4,1 miliar USD dengan kerugian negara sekitar Rp 65,4 triliun, situasi yang diperburuk oleh perlambatan ekonomi global dan tekanan pada nilai tukar Rupiah,” ungkap dia.
Merespons hal itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik menilai, bahwa pelaku usaha saat ini sedang menghadapi tekanan berlapis.
“Kami para pengusaha merasa resah, bukan hanya karena perang dagang AS–China, tapi juga berbagai hambatan lain. Mulai dari ketidakpastian usaha dan hukum, maraknya impor barang legal maupun ilegal, hingga regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron,” kata dia.
Ning Wahyu menjelaskan, proses perizinan pun sering tidak transparan. Janji izin usaha selesai dalam dua minggu sering kali meleset jadi berbulan-bulan karena harus melewati banyak meja.
Masalah tenaga kerja pun tak kalah pelik, dipolitisasi, sering terjadi aksi demo berkepanjangan, dan regulasi pengupahan yang rentan intervensi politis.
“Kami juga menghadapi pungutan liar dan premanisme yang marak dan dilakukan terang-terangan. Di sektor logistik, biaya-biaya tak resmi di tiap tikungan membuat usaha kami tidak kompetitif karena beban biaya yang tinggi,” jelas dia.
Sementara, Prof. Rina Indiastuti dari Universitas Padjadjaran memaparkan, dampak kebijakan tarif AS terhadap industri Jawa Barat, terutama sektor tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki yang telah mengalami tekanan signifikan hingga beberapa perusahaan mengalami kerugian, tutup, dan melakukan PHK.
Kendati begitu, Prof. Rina mengidentifikasi peluang melalui pergeseran rantai pasok global, seperti rencana relokasi pabrik otomotif ke Jawa Barat.
Karena, basis manufaktur kuat dan beragam yang dimiliki Jawa Barat meliputi otomotif, elektronik, tekstil dan pakaian, plastik, mineral non-logam, agro-pangan dan farmasi merupakan modal baik untuk pengembangan kapasitas inovasi daerah, terutama dengan dukungan universitas dan pusat riset yang bisa dikoneksikan langsung pada pengembangan industri.
Kembali Faisal menanggapi tantangan itu, ada strategi utama yakni pengendalian arus impor dan peningkatan komponen lokal. Dia menekankan pengendalian impor bukan sekadar proteksionisme, tapi upaya menjaga kedaulatan pasar domestik dengan memastikan produk impor sesuai standar dan regulasi nasional.
Beberapa sektor seperti kosmetik, baja, dan semen telah menunjukkan hasil positif setelah menerapkan mekanisme verifikasi impor.
“Strategi lainnya, peningkatan komponen lokal, yang telah terbukti sukses pada industri elektronik dengan produksi handphone, komputer, dan tablet meningkat dari 0,1 juta unit (2013) menjadi 88,8 juta unit (2019), sementara impor menurun dari 62,0 juta menjadi 4,2 juta unit,” urai dia.
Kemudian, Faisal menekankan, pentingnya skema TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) untuk memberi insentif investasi dan membangun fundamental ekonomi yang tangguh.
Implementasi strategi itu diharap memperkuat industri lokal, menciptakan lapangan kerja berkualitas, membangun rantai pasok nasional yang tangguh, dan meningkatkan investasi pada industri strategis. (aha)
