JAKARTA, fornews.co – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru menggelontorkan dana Rp10 miliar untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jumlah tersebut menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan lembaga pengawas dan pengadil perilaku anggota KPU dan Bawaslu tersebut.
“Anggaran yang diajukan (untuk DKPP) Rp157 miliar, Kementerian Keuangan baru siapkan Rp10 miliar, jadi memerlukan tambahan Rp147 miliar. Sedangkan ini kan kita mau menghadapi Pilkada 270 daerah,” ujar Tito di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/01) sore.
Ia menjelaskan, lembaga tersebut saat ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebelumnya masih berada di naungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Karena tugasnya DKPP itu mengawasi KPU dan awasi Bawaslu, jadi tidak logis jika organisasinya ada di bawah Bawaslu yang diawasi,” ungkapnya.
Tito berharap kepada Sri Mulyani agar segera merealisasikan dana tersebut, karena DKPP segera melaksanakan tugasnya untuk mengawasi Bawaslu dan KPU di Pemilihan Kepada Daerah Serentak pada Oktober 2020.
“Maka secepat mungkin kami meminta Menteri (Keuangan) agar dipenuhi kekurangannya. Setelah dipenuhi kita akan serahkan ke DKPP dan silakan mereka kelola anggaran tersebut dan kami akan mengawasi anggaran tersebut,” tuturnya.
Adapun sebelumnya, Komisi II DPR RI telah menyetujui jumlah pagu anggarannya sebesar Rp10,7 miliar yang dianggarkan melalui pagu anggaran Bawaslu tahun 2020 dan usulan tambahan anggaran yang diajukan DKPP sebesar Rp147 miliar. (ari)
