SEKAYU-Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Muba HM Soleh Naim SE,MM menerangkan, pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi guna menindaklanjuti Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, tentang antisipasi di daerah terhadap dinamika sosial, terkait rencana aksi unjuk rasa pada 4 November 2016 di Jakarta, serta isu-isu lain yang berkembang di daerah.
Soleh Naim memaparkan, rapat koordinasi ini juga membahas jika ada isu SARA lain, yang berkembang di KabupatenMuba, terkait situasi dan kondisi Kamtibmas menjelang pelaksanaan Pilkada Muba 2017. “Kesbangpol berupaya melakukan koordinasi dengan segenap unsur intelijen di daerah/Kominda, forum-forum yang ada, termasuk FKUB; FKDM; FPK; organisasi Keagamaan; tokoh agama; dan masyarakat dalam menyikapi perkembangan dinamika sosial di daerah,” paparnya.
Rapat yang digelar pada Selasa (02/11) malam lalu itu, jelas Soleh Naim, Kesbangpol mengajak semua pihak yang tergabung pada unsur intelijen dan forum-forum juga tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi keagamaan lainnya, untuk bersinergi dan kerjasama serta bertukar informasi dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang saat ini. “Selaku perwakilan Pemkab Muba, Kesbangpol selalu dan siap membuka diri jika ada informasi, saran dan pendapat, serta masukan yang akan disampaikan demi kepentingan bersama. Dengan mengharapkan situasi dan kondisi aman dan kondusif. sehingga kamtibmas tetap terjaga dan terkendali,” jelasnya.
Kaposda BIN Muba M Nexson menyampaikan, menyikapi isu nasional tentang antisipasi terhadap Gerakan 04 November 2016 di Jakarta, yang perlu diantisipasi adanya kelompok lain yang menunggangi gerakan tersebut. Kemudian mengantisipasi masyarakat Muba yang fanatik dan mudah terprovokasi oleh isu, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
“Untuk saat ini, sudah masuk info di Posda BIN Muba bahwa massa sudah mencapai 500 ribu, untuk melaksanakan aksi di Jakarta dengan tema Ahok pelaku penistaan agama. Oleh sebab itu timbul kekhawatiran isu (pengalihan isu) tersebut mengarah ke isu etnis, yang berdampak ke gangguan Kamtibmas yang berkesinambungan, baik pada saat aksi maupun setelah aksi berlangsung,” ujarnya.
Nexson mengharapkan, pihak keamanan sebagai garda terdepan pengamanan dan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta FKUB, untuk berperan memberikan pendalaman dan arahan ke kelompok massa tersebut, sehingga tidak berujung ke konflik yang lebih besar. “Seperti, adanya isu dan kelompok Mujahidin mengatas namakan Mujahidin Muba yang belum jelas struktur organisasinya, perlu dipelajari dan pengawasan serta diantisipasi,” pesannya.
Sementara, Kasat Intelkam Polres Muba AKP. Metri Haryadi,SH menuturkan, menyikapi permasalahan situasi yang berkembang terkait momen pergeseran massa untuk melaksanakan aksi pada 4 November 2016, di wilayah Muba sudah didatakan perwakilan massa dari Muba untuk berangkat ke Jakarta. “Situasi di Muba sekarang terfokus ke tahapan Pilkada, namun sebagai informasi yang perlu didalami bersama intelijen, yaitu terhadap kelompok Majelis Mujahidin di Muba. Selain itu peran toko agama untuk lebih ditingkatkan seperti pencerahan dan pandangan kepada kelompok keagamaan untuk menyikapi isu yang berkembang,” tuturnya.
Ketua MUI yang juga perwakilan anggota FKDM Muba Asmarahadi mengatakan, untuk perwakilan agama, FKUB dan unsur tokoh masyarakat yang akan berangkat ke Jakarta, tidak ada yang izin ke Kemenag, Depag dan MUI Muba. Jadi, apabila data yang menyebutkan dari Muba, itu hanya mengatasnamakan saja. Selain itu, pihaknya tahu benar prinsip orang Muba, yang tidak terlalu fanatik tentang agama dan terhadap isu yang berkembang. “Untuk pencerahan dan pandangan ke depan, kami akan memonitor dan memanggil pihak yang akan berencana berangkat ke Jakarta, terutama kelompok Majelis Mujahidin yang baru muncul di Muba,” tukasnya.
Dari hasil rapat koordinasi tersebut, terdata segelintir warga yang berencana ikut dalam gerakan 4 November 2016, yakni Juli Suherman, warga Dusun 1, Rantau Sialang, Kecamatan Sungai Keruh; Riswandi warga Lumpatan, Lingkungan 2 Kecamatan Sekayu; dan Hakiki warga Kayuara, Jalur 1, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu. Untuk rombongan yang berangkat pada Rabu (02/11) dan berkumpul dengan rombongan lainnya, dan kelompok tersebut mengatas namakan Majelis Mujahidin Lajena Pimpinan Daerah (LPD) Muba, namun belum/tidak terdaftar di Kesbangpol Muba, kelompok tersebut Bergabung dengan kelompok Front Pembela Islam (FPI) Provinsi Sumsel. (tul)
