SEKAYU, fornews.co –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba harus menemukan formulasi tepat untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang harus disesuaikan pada karakteristiknya.
“Penurunan angka kemiskinan menjadi isu dan prioritas utama pembangunan khususnya di Kabupaten Muba,” ujar Plt Bupati Muba, Beni Hernedi, dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Muba, di Ruang Rapat Serasan Sekate, Rabu (19/01/2022).
Beni mengungkapkan, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mempercepat keberhasilan penurunan angka kemiskinan yaitu, dengan menggulirkan program-program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan terintegrasi.
“Kemudian, saya kira juga perlu lakukan basic income (pemasukan dasar) yang diberikan kepada masyarakat miskin yang sudah lansia dan memiliki keterbatasan (disabilitas) yang data berdasarkan dari BPS,” ungkap dia.
Beni menjelaskan, Presiden RI sendiri pada rapat terbatas tentang strategi penanggulangan kemiskinan kronis tanggal 21 Juli 2021 lalu menyebut bahwa upaya pemerintah menangani kemiskinan ekstrem tidak boleh berhenti, agar kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 dapat mencapai 0%.
“Maka percepatan penanganan kemiskinan ekstrem menjadi PR bersama bagi kita semua. Saya imbau seluruh OPD terkait di Muba, agar bekerja semaksimal mungkin menjalankan program pengentasan kemiskinan,” tegas dia.
Kepala Bappeda Muba, Iskandar Syahrianto melanjutkan, kemiskinan ekstrem di ukur menggunakan Absolute Po Verty Measure yang konsisten antar negara dan antar waktu.
“Pada data 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Muba mengalami penurunan jumlah penduduk miskin dengan rata-rata sebesar 1.184,” kata dia.
Iskandar menerangkan, beberapa upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dapat dilakukan diantaranya, pemanfaatan basis data terpadu dalam sasaran program kegiatan perangkat daerah, penguatan sistem jaminan sosial, serta penyelenggaraan pelatihan keterampilan untuk diverifikasi usaha masyarakat.
“Kemudian melakukan pendampingan usaha dan pemasaran produk usaha masyarakat. Meningkatkan nilai tambah petani melalui pengembangan inovasi produk unggulan. Menghimpun sumber-sumber dana diluar APBD untuk penanggulangan kemiskinan seperti, Baznas, CSR dan sumber pendanaan lainnya,” terang dia.
Sementara, Kepala Dinas Kominfo Muba Heryandi Sinulingga AP melanjutkan, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi, dengan mempertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan.
“Untuk menindaklanjuti itu, penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Muba menanggulangi kemiskinan, menjadi hal yang harus diperhitungkan. Karena sangat bergantung pada kualitas data yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program,” tandas dia. (aha)
