SEKAYU, fornews.co – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan (Sumsel), sangat gencar mengawasi dan mendampingi pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di daerah-daerah di Sumsel.
Kepala BPKP Sumsel, Gillbert August Hasudungan Hutapea menyebutkan, pihaknya sudah sangat gencar melakukan sosialisasi SisKeuDes ke desa-desa di wilayah Sumsel, tetapi pihaknya menemukan perbedaan implementasi Siskeudes di Kabupaten Muba.
“Implementasi Siskeudes di Muba, ini unik. Kami hanya melatih beberapa Satgas saja, tetapi implementasinya di 227 desa Siskeudes secara mandiri, dan ini sangat kami apresiasi,” ujarnya di sela Pembukaan Sosialisasi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Muba Tahun 2017, sekaligus pemberian Penghargaan kepada Bupati Muba, karena telah menerapkan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa secara mandiri, Rabu (20/09).
Menurutnya, hasil penelusuran yang dilakukan BPKP Provinsi Sumsel, belum ada daerah di Sumsel, yang menerapkan Siskeudes secara mandiri. “Muba, ini jadi pilot project, bahkan bisa menjadi etalase di Indonesia, karena sudah menerapkan Siskeudes secara mandiri dan transparan,” bebernya.
Ia menambahkan, apa yang sudah dilakukan Pemkab Muba, ini dalam mengimplementasikan Siskeudes secara mandiri diharapkan akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia khususnya di Provinsi Sumsel. “Ini wujud langkah konkrit Pemkab Muba, untuk meminimalisir penyalahgunaan dan mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Muba, H Dodi Reza Alex menegaskan, pemerintah akan total dalam mengawasi dan mendampingi pengelolaan dana desa oleh perangkat desa. “Bentuk pencegahan penyimpangan, harus dilakukan dengan serius, supaya Kabupaten Muba, ini jauh dari penyimpangan anggaran dana desa,” tegasnya.
Lanjut Dodi, dirinya telah menginstruksikan jajaran untuk turun ke lapangan dalam mengawasi dan mendampingi pengelolaan dana desa. “Saya minta betul, OPD terkait turun untuk mengawasi dan tidak hanya menerima laporan saja,” tekannya.
Ditambahkan, penghargaan yang diberikan BPKP Sumsel, ini merupakan hasil kerja keras dan keseriusan perangkat daerah dan desa untuk mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa. “Ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Penghargaan ini dijadikan motivasi untuk kita bekerja lebih baik,” tukasnya. (cak)
