SEKAYU, fornews.co – Sosialisasi dan edukasi berkelanjutan serta penanganan medis yang maksimal bagi warga yang terpapar COVID-19 terus dilakukan Pemkab Muba melalui Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Muba. Meski demikian hal itu akan menjadi sia-sia jika warga Muba tak mau jujur dan terbuka mengenai kondisinya.
“Saya minta agar warga yang terdapat gejala COVID-19 segera memeriksakan diri dan melapor ke rumah sakit setempat, selain itu harus jujur kepada tenaga medis mengenai riwayat perjalanan maupun kontak fisik sebelum dirawat,” ujar Bupati Muba Dodi Reza Alex saat meninjau Gedung Sehat Penanganan dan Pengendalian COVID-19 Kabupaten Musi Banyuasin, Senin (20/04).
Menurut Dodi, berulang kali disampaikan bahwa positif terkena COVID-19 bukanlah aib yang harus ditutup-tutupi. Sebab semakin cepat ditangani secara medis, maka potensi sembuh pun semakin besar.
“Jadi untuk memutus rantai penularan tentu harus cepat diketahui dengan bekal kejujuran warga menceritakan kronologis kontak fisik mereka,” terangnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Sekayu dr Makson Parulian Purba menjelaskan, kejujuran warga yang terindikasi COVID-19 sangat penting. “Kalau tidak jujur dapat mengakibatkan rantai penularan semakin meluas. Yang terpenting juga adalah melindungi tenaga medis agar dapat memberikan tindakan dan perawatan yang tepat sehingga dapat mendeteksi secara dini dan mengurangi risiko penularan COVID-19,” katanya.
Makson menjelaskan, kejujuran juga dapat mempermudah tenaga medis dalam pendataan serta meminimalisir meluasnya penularan.
“Ini juga diatur dalam Undang-Undang. Bahkan kalau tidak jujur bisa disanksi pidana dengan ancaman 1 tahun penjara dan denda maksimal Rp100 juta,” bebernya.
Makson menambahkan, adapun aturan yang mengatur ketentuan tersebut yakni di KUHP Pasal 378, Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 26 point d Pasal 14 UU tahun 1984.
“Kemudian, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan di mana Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 dan/atau menghalangi penyelenggaraan karantina kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipenjara 1 tahun dan denda Rp100 juta,” pungkasnya. (ije)
