JAKARTA, fornews.co-Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) melakukan literasi publik terhadap adanya berita bohong (mis-dis-informasi) yang diperkirakan akan tetap muncul selama pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, berkaca dari pemilihan umum serentak sebelumnya.
Nah untuk menekan peredaran mis-disinformasi selama masa pemilihan tersebut, maka AMSI akan menyelenggarakan Cek Fakta 9 Desember 2020 di 20 AMSI Wilayah.
Karena, Pilkada yang digelar secara serentak di 270 wilayah di Indonesia, atau meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada 9 Desember 2020 nanti, akan melibatkan 100 juta lebih penduduk yang telah memiliki hak pilih untuk menentukan kepala daerah di masing-masing wilayah, baik tingkat kabupaten dan kota.
Ketua AMSI Wenseslaus Manggut mengatakan, AMSI sendiri telah menyelenggarakan diskusi virtual Kick OFF Cek Fakta Pilkada 2020 pada Minggu, 6 Desember 2020 lalu. Diskusi ini dihadiri Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan dan Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) sebagai narasumber.
Serta diikuti 60 peserta dari pengurus AMSI wilayah, pemimpin redaksi media online, KPU serta Bawaslu dari tingkat pusat hingga daerah serta publik. Diskusi tersebut juga disiarkan secara live di Youtube AMSI https://www.youtube.com/watch?v=Y8WTU9X7Jkc&t=3965s.
“Hoaks muncul saat ada peristiwa yang ditumpangi, termasuk politik. Dampaknya kunjungannya masyarakat juga tinggi ke media, untuk melakukan konfirmasi. Karena itu peran media sebagai rujukan masyarakat sangat penting dengan melakukan Cek Fakta,” kata dia.
Wenseslaus mengungkapkan, berkaca Pemilu 2019 lalu dan mengutip dari data AIS Kominfo, eskalasi hoaks mulai meningkat saat pencoblosan. Jumlahnya semakin tinggi, setelah pencoblosan dengan sasaran utama hoaks adalah penyelenggara Pemilu.
“Cek Fakta yang dilakukan AMSI dan jaringan Mafindo adalah mencuci kekacauan yang telah berlangsung. Meski demikian hal Ini penting karena menunjukkan pers menjalankan fungsi sebagai ‘clearing house’ bagi publik,” ungkap dia.
Pria yang akrab disapa Kak Wens itu menekankan, penting bagi pers untuk menjalankan fungsi “clearing house” dalam setiap peristiwa besar. Karena edukasi publik pada masa konstestasi politik merupakan pekerjaan yang besar karena berhadapan dengan kepentingan yang besar.
“AMSI tidak bisa bekerja sendiri menjalankan hal ini, sehingga perlu kolaborasi dengan banyak stakeholder, agar hoaks bisa dicegah dari hulunya,” kata dia.
Karena itu, AMSI telah menandatangani Nota Kesepahaman Pelaksanaan Cek Fakta dalam Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kerja sama ini telah ditandatangani pada 2 Desember 2020 lalu oleh Arief Budiman (Ketua KPU RI) dan Wenseslaus Manggut (Ketua AMSI). Kerja sama di level pusat ini akan ditindaklanjuti hingga ke level daerah. Saat ini AMSI sedang memfinalisasi kerja sama serupa dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan, peran media online saat pemilihan umum terus meningkat dan dimanfaatkan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih. Sisi lain hoaks makin hari makin meningkat penyebarannya. Tidak hanya menyangkut institusi tapi juga sudah masuk ke ruang private.
“KPU telah mengkaji MoU ini kerja sama (Cek Fakta) ini penting. Kick Off hari ini penting dan diharapkan mampu disebarluaskan ke publik. Agar publik paham tentang mekanisme melakukan cek fakta,” kata dia.
Arief menjelaskan, fakta yang percaya dengan hoaks tidak hanya orang biasa tapi juga kelompok intelektual. Terlebih hampir semua tahapan pemilu menggunakan teknologi informasi.
“KPU tidak mungkin melakukan sendiri, sehingga dukungan banyak pihak penting untuk menangkal, menanggulangi, dan mencari solusi. Semoga MoU ini bermanfaat bagi KPU, AMSI dan publik,” jelas dia.
Sementara, Ketua Bawaslu RI, Abhan melanjutkan, bentuk kampanye yang dilarang saat saat pemilihan umum berdasarkan pasal 69 UU Pemilihan, yaitu mempersoalkan dasar negara dan UUD 1945, menghina seseorang berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, menghasut/ fitnah dan mengadu domba partai politik, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan.
“Pengawasan ini tidak bisa dilakukan sendiri dan Bawaslu telah bekerja sama dengan berbagai pihak,” ujar dia.
Bawaslu mendorong masyarakat melaporkan jika terjadi pelanggaran di media sosial melalui saluran yang dimiliki Bawaslu. “Peran pers media online baik media besar dan kecil yang terus tumbuh cukup penting agar media tetap netral dan balance dalam menyampaikan informasi untuk publik sekaligus sebagai bentuk kontrol sosial,” ujarnya.
Sedangkan Anita Wahid menyampaikan, perlunya digital listening dan siskamling hoaks selama masa Pilkada. Seperti dengan mencari potensi hoaks yang tidak viral tapi memiliki daya rusak tinggi, dan melakukan pengecekan. Serta melakukan pre-bunking, mendata yang berpotensi hoaks, menyiapkan klarifikasi, dan kolaborasi menyebarkan klarifikasi melibatkan berbagai pihak, termasuk dengan jurnalis dan media. “Agar dampak hoaks tidak bertahan hingga setelah pilkada,” kata Anita menambahkan.
Cek Fakta saat pencoblosan Pilkada 2020 akan diselenggarakan di 20 AMSI wilayah. aitu Kalimantan diselenggarakan AMSI Kalimantan Barat, dan AMSI Kalimantan Timur. Sedangkan di Sumatera diselenggarakan AMSI Sumatera Utara, AMSI Sumatera Barat, AMSI Sumatera Selatan, dan AMSI Riau.
Di Indonesia Timur diselenggarakan AMSI Sulawesi Utara, AMSI Sulawesi Tenggara, AMSI Sulawesi Selatan, AMSI Sulawesi Barat, AMSI Gorontalo, AMSI Maluku-Maluku Utara, AMSI Bali, AMSI Papua, AMSI Nusa Tenggara Barat. Serta di Jawa diselenggarakan AMSI Jakarta, AMSI Jawa Barat, AMSI Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta.
Cek fakta ini juga melibatkan jaringan Cekfakta.com, yang dinisiasi AMSI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Mafindo, serta dukungan Google News Initiative (GNI). Sebelumnya AMSI telah menggelar rangkaian Cek Fakta Pilkada 2020 yaitu Training Cek Fakta di 20 AMSI wilayah yang menjangkau lebih sedikitnya 386 jurnalis dari media anggota AMSI dan 20 lebih peserta dari unsur stakeholder lokal.
Selain itu 20 AMSI wilayah juga menyelenggarakan Cek Fakta Debat Pilkada 21 Pemilihan Kepala Daerah, melibatkan pemeriksa fakta dari 127 media anggota AMSI, dan ahli lokal, dengan output berupa pemberitaan cek fakta klaim kandidat saat debat pilkada. Harapannya, rangkaian pelaksanaan Cek Fakta selama masa kampanye, debat kandidat, hingga hari pencoblosan dapat menekan penyebaran berita bohong yang merugikan stakeholder pemilu dan publik. (aha)
