PALEMBANG, fornews.co – Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), akan membentuk Government Computer Security Respons Team (Gov-CSIRT).
Pelaksana Tugas Kepala Dinkominfo Muba, Dicky Meiriando mengatakan, Gov-CSIRT ini bertujuan untuk mengantisipasi serangan dan insiden siber atas data, informasi, infrastruktur dan aplikasi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sebagai Kabupaten Cerdas (Smart Regency), kata Dicky, Muba saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan transformasi digital.
“Banyak perangkat daerah telah melakukan pelayanan administrasi maupun pelayanan publik berbasis elektronik. Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan data, informasi, infrastruktur dan aplikasi dari ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian, sehingga bisa berdampak menurunnya kredibilitas instansi pemerintahan, maka perlu dibentuk Gov-CSIRT Muba,” kata Dicky usai mengikuti asistensi fasilitasi pembentukan Gov-CSIRT dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Palembang, Jumat (10/05).
Pihaknya, imbuh Dicky, akan segera berkoordinasi dengan BSSN melalui Diskominfo Sumatra Selatan untuk mempersiapkan segala persyaratan pendaftaran Gov-CSIRT guna selanjutnya diverifikasi dan divalidasi pihak BSSN.
“Untuk tahap awal ini Gov-CSIRT yang akan dibentuk dengan model Tim Koordinasi yang mempunyai tugas memberikan layanan pemberiaan peringatan siber, koordinasi terkait respons atas insiden siber, koordinasi terkait respon atas kerawanan siber dan koordinasi terkait respon atas penemuan artifak,” tuturnya.
Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah pada Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN, Brigadir Jenderal TNI Daddy Estoe Widodo mengatakan, Indonesia merupakan negara yang menjadi target serangan siber terbanyak.
Sehingga, menurutnya peran Gov-CSIRT sangat diperlukan untuk melakukan penyelidkan komperehensif dan melindungi sistem atau data atas insiden siber yang terjadi, serta melakukan pencegahan insiden dengan cara terlibat aktif pada penilaian dan deteksi ancaman, perencanaan mitigasi dan tinjauan atas arsitektur keamanan informasi.
“Instansi pemerintahan paling rentan terhadap serangan siber dan terjadinya insiden siber karena sistem keamanan sibernya masih lemah. Untuk itu, tahun ini BSSN mendorong terbentuknya Gov-CSIRT di provinsi, kabupaten dan kota,” ujarnya.
Dia mengatakan, tugas ke depan akan lebih berat dalam menghadapi serangan siber, karena teknologi semakin canggih. Oleh karena itu, Dinas Kominfo harus mampu memberikan jaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, nirsangkal, akuntabilitas, dan keandalan terkait data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi SPBE.
“Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan SDM yang andal dan profesional. Nanti di tahun 2020 BSSN akan menyelenggarakan banyak pelatihan untuk SDM keamanan siber dan diharapkan nantinya dapat diikuti oleh pemerintah daerah,” ucapnya.
Dalam paparan Tim BSSN pada Kegiatan Asistensi Fasilitasi Pembentukan Gov-CSIRT Sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, 9-10 Mei 2019 di Ruang Rapat Graha Bina Praja Kantor Gubernur Sumsel, digambarkan bahwa pada tahun 2017 insiden atas domain go.id telah terjadi peningkatan pada insiden web defacement dengan persentase mencapai 86, 3% disusul Phising 6,7 %, Spam 5,5%, Malware 0,1% dan Brute Force 0,4 %.(bas)
