SEKAYU, fornews.co – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Andi Ashar AAK mengatakan, per 1 Maret 2019 atau pascalaunching Universal Health Coverage bersama Bupati Musi Banyuasin lalu, sudah 97% (548.588 jiwa) penduduk Muba telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.
“Muba ini unik karena penduduk Muba yang belum terdaftar BPJS Kesehatan masih bisa didaftar BPJS langsung aktif pada hari yang sama sehingga biaya pengobatannya dapat di tanggung oleh BPJS Kesehatan,” katanya dalam Rapat Pembahasan Cakupan kepesertaan JKN-KIS Dalam Pasca Universal Health Coverage wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Semester I Tahun 2019, Kamis (21/03). Rapat ini dihadiri Sekda Muba Apriyadi serta sejumlah OPD terkait.
Andi Ashar menegaskan, pembiayaan jaminan pelayanan kesehatan kelas III melalui BPJS Kesehatan tersebut tidak gratis, melainkan dibiayai oleh pemerintah daerah.
“Masyarakat Muba sudah memiliki jaminan kesehatan. Selanjutnya tugas kita mensosialisasikan ke masyarakat, walaupun belum memiliki JKN-KIS masih tetap bisa berobat dengan menunjukkan KK/KTP Muba,” jelas Andi.
Di sisi lain, Andi menyoroti masih adanya badan usaha/perusahaan yang tidak mendaftarkan jaminan kesehatan karyawannya dengan karena hanya buruh tetap/kontrak.
“Ini menjadi beban Pemkab Muba kepada BPJS Kesehatan,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekda Muba Apriyadi mengatakan, sejak tahun 2002 Kabupaten Muba sudah melaksanakan program berobat gratis dan menjadi pelopor di Indonesia.
Kemudian di tahun 2019 Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin telah mengucurkan dana APBD sebesar Rp35 miliar untuk membuatkan asuransi BPJS kepada 232 ribu warga Muba dari Basis Data Terpadu (BDT).
“Walaupun pembiayaannya sudah diasuransikan oleh Pemkab Muba, SDM dan pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas kita tetap dimaksimalkan,” ujarnya.
Terkait persoalan perusahaan yang menunggak pembayaran BPJS maupun yang belum mendaftarkan karyawannya, diimbau untuk segera diselesaikan. Kalau tidak, Pemkab Muba akan menerapkan sanksi pelayanan publik.
“Dari 58.939 karyawan perusahaan yang terdaftar di Disnaker, hanya 13.678 karyawan yang terdaftar BPJS Kesehatan. Untuk itu kami imbau segeralah daftarkan BPJS karyawannya,” tegas Apriyadi.(bas)
