BANDUNG, fornews.co – Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya Pemerintah mengatur “gas dan rem” antara kesehatan dan ekonomi. Karena dua sektor ini paling merasakan dampak akibat pandemi COVID-19.
“Berulang-ulang saya sampaikan, gas dan remnya ini, bupati, wali kota, gubernur, betul-betul harus manajemennya dikendalikan dengan ketepatan yang baik,” ujar Presiden di Posko Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Barat di markas Kodam III/Siliwangi, Selasa (11/08).
Bahkan untuk mendongkrak perekonomian yang sedang lesu, Presiden menyebut bahwa Pemerintah mengeluarkan sejumlah stimulus dalam bentuk bantuan sosial (Bansos), antara lain Bansos Tunai dan Bantuan Langsung Tunai untuk desa. Selain itu, Pemerintah juga memberikan subsidi listrik gratis untuk pelanggan 450 VA dan potongan 50 persen untuk pelanggan 900 VA.
“Stimulus ekonomi untuk usaha-usaha kecil juga sudah dilakukan lewat perbankan. Sebentar lagi kita akan mengeluarkan yang namanya Bansos produktif, ini untuk UKM. Akan diberikan kepada 13 juta usaha mikro, usaha kecil kita. Bantuan modal kerja darurat sebesar Rp2,4 juta,” katanya.
“Kenapa bantuan-bantuan ini diberikan? Kita harapkan stimulus untuk ekonomi kita, terutama untuk menengah bawah bisa diberikan sehingga ada daya beli di sana. Konsumsi domestik kita juga akan naik sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi secara nasional ini akan tumbuh lebih baik dari kuartal kemarin,” imbuhnya.
Untuk diketahui, perekonomian Indonesia pada kuartal I tahun 2020 masih tumbuh positif 2,97 persen. Di kuartal II, perekonomian Indonesia turun ke minus 5,32 persen. Meski demikian, Kepala Negara optimistis bahwa perekonomian Indonesia akan kembali pulih di kuartal III.
“Saya optimis di kuartal III kita akan lebih baik dari kuartal II dan kita harapkan kita ingin tumbuh positif, tapi memang ini perlu kerja keras,” tegasnya.
Salah satu upaya yang menurut Presiden bisa mendongkrak ekonomi di kuartal III adalah melalui belanja daerah. Untuk itu, Presiden meminta kepada para kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota agar segera merealisasikan belanja APBD-nya.
“Secara nasional saya masih melihat anggaran-anggaran itu masih berada di bank, APBD masih Rp170 triliun di bank. Artinya, penggunaannya memerlukan kecepatan, terutama di kuartal III ini. Kunci ada di bulan Juli, Agustus, dan September supaya kita tidak masuk ke dalam kategori resesi ekonomi,” ucapnya.
“Sekali lagi, Juli, Agustus, September ini sangat menentukan. Begitu kita belanjakan sesegera mungkin, kemungkinan kita bisa kembali lagi ke positif itu masih ada peluang,” tukasnya. (ije)
