PALEMBANG, fornews.co – Fakta persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Smart Board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Muara Enim mengungkap, Kepala Disdikbud, Rusdi, menerima uang Rp120 juta untuk perjalanan Umrah.
Kesaksian itu diutarakan tersangka Abi Nurwardani (berkas terpisah) yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sebagai saksi, di Pengadilan Negeri (PN) Palembang Kelas 1A Khusus, Selasa (29/9/2026).
Perkara suap ini sendiri menjerat dua terdakwa yakni Direktur PT Millenium Solusi Abadi (MSA), Fika Nur Alawi dan staf marketing PT MSA Cory Erin Hardi.
Untuk diketahui, bahwa Abi Nurwardani yang sebelumnya menjabat Sekretaris Disdikbud Muara Enim, ditangkap KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Juni 2026 bersama Bupati Muara Enim, Edison dan sejumlah pihak lainnya.
Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Fatimah SH MH, saksi Abi Nurwardani menyatakan, bahwa terkait pemberian uang untuk perjalanan Umroh kepada Kepala Disdikbud Rusdi, dia memberi Rp120 juta kepada Rusdi pada Januari 2026.
“Uang umroh itu dari paket kegiatan ini juga. Untuk umroh saya dan keluarga pakai uang sendiri bukan dan pengadaan itu. Seingat saya bayar DP (uang muka) Rp25 juta dan setelah itu dilunasi,” ujar dia kepada hakim.
Selanjutnya, saksi Abi Nurwardani menyampaikan perihal uang kerugian negara sebesar Rp13 miliar dan tidak mengetahui apakah semua uang itu diterima terdakwa Cory. Namun dia mengakui dari Rp13 miliar itu pembagian keuntungannya untuk 5 orang.
“Sebesar 5 persen untuk Bupati Edison, 3 persen untuk Rusdi Kepala Disdikbud (Pengguna Anggaran), 1 persen untuk PPK (Karmidi), dan 1 persen untuk saya. Selain untuk kita 10 persen ini, jangan lupa untuk Pak Pj Bupati yang lama sebesar Rp1 miliar,” jawab dia ke JPU KPK.
Dari pembagian persentase itu, saksi Abi menyebut, untuk Bupati Edison Rp3 miliar yang di bayar sebanyak enam kali. Kemudian Kepala Disdikbud Rusdi Rp3,4 miliar, PPK Karmidi Rp340 juta dan Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim, Hengki melalui ajudannya Miko Rp1 miliar.
“Miko sempat ketemu saya pasa Februari 2025 dan saya berikan 6 maret 2026. Uang diambil staf saya, lalu Miko datang ke rumah sakit dan ambil uang itu. Uang untuk Pak Hengki berasal dari pengadaan ini. Saya sendiri di BAP total dapat Rp1 miliar,” kata dia.
Berikutnya, saksi Abi meneruskan, bahwa ketika itu ada temuan dari hasil audit BPK. Setelah diperiksa BPK ada selisih Rp2,3 miliar dari harga Chromebook dan Smart Board. Mengetahui ada temuan itu, Abi lalu berkoordinasi dengan terdakwa Cory dan terdakwa Cory menyebut hanya menyanggupi cuma bisa membantu Rp500 juta.
Rencananya uang Rp500 juta itu untuk membayar temuan BPK ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Muara Enim.
“Karena uang belum dikirim dan di transfer, akhirnya saya dan Cory ketemu di Jakarta. Saat pertemuan dengan Cory saya di telepon Pak Rusdi (Kepala Disdikbud), harus bayar temuan BPK Rp2,3 miliar. Sementara Cory hanya sanggup bayar Rp500 juta. Akhirnya pada 8 Juni saya di OTT KPK terkait uang Rp500 untuk bayar uang temuan BPK itu,” ungkap dia, seraya menambahkan, uang Rp500 juta itu bukan untuk diberi ke auditor BPK.
Saksi Abi menyebut, hanya sekali menerima secara cash uang Rp500 juta dari terdakwa Cory. Dari jumlah itu, Rp200 juta diberikan ke Mulyono dan Rp300 juta untuk persiapan pengadaan. Uang itu bukan uang pinjaman dan uang itu tidak kembalikannya.
Kemudian giliran JPU KPK bertanya ke saksi Abi, terkait siapa yang membutuhkan dan apa dasar permintaan fee tersebut.
“Yang mengatur semua ini adalah Rusdi selaku Kepala Disdikbud sekaligus Pengguna Anggaran (PA),” jawab Abi.
JPU KPK juga mempertanyakan hubungan antara saksi Abi Nurwardani dengan seseorang bernama Anang Sidiq. Lalu, Abi menjawab bahwa Anang Sidiq merupakan adiknya.
“Namun dia tidak terlibat dalam perkara ini, saya hanya meminjam rekeningnya untuk menerima transferan dari pihak lain,” tandas dia. (aha)
