PALEMBANG, fornews.co – Forum honorer kota Palembang mengusulkan 4477 tenaga honorer kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Pendidikan (Diknas), untuk diajukan ke pemerintah pusat agar dimasukan ke penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Palembang, Ahmad Zulinto, bahwa sampai 10 tahun ini tidak pernah menerima guru, sedangkan pegawai atau guru yang pensiun terus berjalan. Tahun ini saja, sambung dia, ada sebanyak 600-an guru, tapi bukan berarti 600 yang diajukan itu diterima, melainkan cara penghitungannya sejak dimulainya moratorium tersebut.
“Alhamdulilah, melalui rapat bersama pak Sekda, semua telah kita sampaikan bahwasanya total tenaga honorer yang diusulkan Diknas agar bisa diakomodir. Tentu ini berdasarkan landasan dasar dana pembiayaan gaji yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), yang di dalamnya ada gaji untuk P3K. Artinya semua itu sangat jelas sekali,” jelas Zulinto saat rapat bersama sekda kota Palembang di ruang rapat 2 setda, Selasa (5/4/2022)
Zulinto mengungkapkan, di Kota Palembang sendiri mengalami kekurangan guru sebanyak 4477 orang, belum lagi ditambah tenaga pendidikan seperti operator, Tata Usaha (TU) perpustakaan dan penjaga sekolah. Pihaknya sudah berbicara kepada Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Palembang agar semua diusulkan.
Dari hal ini, BKPSDM membenarkan bahwa dari surat yang diterima, hasil rapat bersama komisi 10 jika se Indonesia ini baru mengusulkan 17,13 persen, artinya masih tersisa beberapa persen. Dari 700 sekian ribu yang akan diterima, baru 113 ribuan baru mengusulkan.
“Artinya masih banyak dan kenapa harus kita tidak terima, dan yang lebih penting lagi harus kita ingatkan, dan telah kami sampaikan kepada Pak Sekda bahwa di tahun 2023 mendatang suka tidak suka, mau tidak mau semua tenaga honorer akan disetop,” ungkap dia.
“Artinya dengan adanya kesempatan ini kenapa kita tidak memindahkan dan memasukan ke dalam kategori PPPK,” tandas dia. (aha)
