PALEMBANG-Wakil Gubernur Sumsel H Ishak Mekki menyatakan, dalam proses peliputan tentang terorisme, sebaiknya jurnalis jangan membuat provokasi yang secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk bergabung dengan paham radikal, ketika menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“ini sangat penting, karena masalah teroris ini sudah terjadi dimana mana. Bukan hanya ditingkat nasional, tapi internasional. Jadi perlu menyamakan persepsi tentang cara peliputan terhadap teroris ini. Agar masyarakat bisa mengerti apa yang ditulis jurnalis,” ujar Ishak Mekki, pada acara Diseminasi pedoman peliputan terorisme dan peningkatan profesionalisme media massa dalam meliput isu-isu terorisme, di Hotel Grand Duta, Kamis (27/10).
Ishak melanjutkan, jika bicara tentang teroris, tentu ada paham-paham. Karena Indonesia terdiri dari bermacam suku bangsa dan agama. “Terlebih mayoritas penduduk Indonesia itu agama Islam, jadi banyak kelompok yang ingin membentuk negara negara islam. Sudah tentu jika ini terjadi, maka akan terjadi perpecahan,” katanya.
Tragedi bom Bali 2002, sambungnya, terjadi ketika aksi teror saat masa transisi antara TNI dan Polri. Artinya, kalau pemerintahan negara ini lemah, maka akan muncul kelompok kelompok radikal, munculnya preman preman di tiap daerah. “Namun untuk mengatasi semua ini, tidak cukup dengan kerja TNI, Polri dan pemerintah. Harus ada peran aktif dari intelijen dan masyarakat sekitar harus bersinergi,” ungkapnya.
Wakil Direktur Intelkam Polda Sumsel AKBP Sigit Widagdo menuturkan, bahwa aksi terorisme ini bertujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksakan kepentingan tertentu karena dianggap cara lain sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Nah, peran intelijen Polri dalam memberantas terorisme, memberikan peringatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ancaman terhadap negara, baik dari dalam maupun dari luar. “Fungsi intelijen dalam mencegah kejahatan teroris, yakni dengan cara mengumpulkan keterangan mengenai teroris, meliputi identitas pelaku, kapan, dimana, dan bagaimana mereka melancarkan aksinya,” tuturnya.
Sementara, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menegaskan, kalau petugas di lapangan kadang kurang paham., tentang bagaimana cara meliput proses penangkapan atau isu-isu terorisme. Karena dengan adanya siaran langsung media televisi saat penangkapan teroris, justru mengganggu aparat dalam menjalankan tugasnya. Karena, para pelaku bisa mengikuti pergerakan siaran langsung tersebut. “Seharusnya, proses peliputan itu diambil setelah pihak aparat berhasil menangkap atau operasi terhadap teroris itu telah selesai,” tegasnya.
Mantan Wakil Ketua I Komnasham ini mengatakan, para jurnalis harus hati-hati saat menyebarkan informasi tentang teroris dan sebaiknya harus detil. “Jangan sampai, ada ledakan yang sumbernya dari tabung gas melon, karena jurnalisnya kurang informasi, langsung saja menginformasikan tentang ledakan tersebut dilakukan oleh teroris. Tanpa melakukan verifikasi lagi,” katanya.
Yosep memaparkan, ada relasi antara media massa dan terorisme bisa merupakan relasi simbiosis mutualisme, dimana kedua belah pihak memerlukan satu sama lain dalam sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Media massa memosisikan informasi tidak lebih dari sebuah transaksi komoditi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di pasar informasi. “Tapi disisi lain, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh teroris merupakan fakta sosial yang dapat diolah menjadi fakta media,” paparnya.(tul)
