PALEMBANG, fornews.co – Persoalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang gagal membayar polis jatuh tempo kepada nasabah Desember 2019 hingga mencapai Rp12,4 triliun mendapat perhatian Presiden RI Joko Widodo.
“Ini adalah persoalan yang sudah lama sekali. Mungkin 10 tahun yang lalu problem ini yang dalam 3 tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini,” ujar Presiden Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Borneo C Ballroom, Hotel Novotel, Kota Balikpapan, Rabu (18/12).
Menurut Presiden, kasus gagal bayar yang terjadi di Jiwasraya ini merupakan persoalan yang tidak ringan. Meski demikian, ia yakin Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan bisa menyelesaikannya.
“Ini juga bukan masalah yang ringan, tapi setelah pelantikan Pak Menteri BUMN kemarin kita juga sudah rapat Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, yang jelas gambaran solusinya sudah ada,” kata Presiden.
Presiden menegaskan, jika ada masalah hukum dalam kasus gagal bayar Jiwasraya tersebut, maka harus diselesaikan di ranah hukum.
“Kalau itu ranah kriminal ya sudah masuk wilayah hukum dan alternatif penyelesaian itu memang masih dalam proses. Kita harapkan nanti segera selesai lah,” jelas Kepala Negara.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir yang turut dalam pertemuan tersebut mengatakan, beberapa BUMN memang perlu untuk direstrukturisasi. Mereka antara lain Krakatau Steel dan Jiwasraya itu sendiri.
“Khususnya buat Jiwasraya sebenarnya kan hal ini sudah terjadi mulai tahun 2006, terus 2011 terus meningkat. Karena itu memang proses restrukturisasi yang dilakukan sampai 10 tahun ini pasti memerlukan waktu. Insyaallah dalam 6 bulan ini kita coba persiapkan solusi-solusi,” kata Menteri BUMN.
Munculnya dugaan tindak pidana di persoalan Jiwasraya membuat Kepolisian Republik Indonesia segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Apalagi sebelumnya Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan akan menggandeng Polri untuk menyelidiki masalah ini.
“Kita lihat nanti perkembangan koordinasi seperti apa,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra, Selasa (17/12).
Kombes Asep mengatakan, Polri akan terlebih dulu membahas masalah ini dengan pihak Kemenkeu. Data-data dari Kemenkeu akan menjadi acuan penyelidikan selanjutnya.
“Bahan-bahan dari internal Menkeu pasti sudah ada. Setelah itu kita laksanakan diskusi,” tuturnya.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menjelaskan pemerintah akan lebih dalam membahas masalah Jiwasraya ini. Dia menjelaskan pihaknya juga akan menempuh jalur hukum jika terjadi perbuatan kriminalitas yang membuat Jiwasraya gagal membayar polis jatuh tempo kepada nasabah.
“Membahas langkah yang dilakukan bersama regulator antara kuasa pemegang saham dan kami sebagai Menteri Keuangan bendahara negara serta bagaimana cara menanganinya,” kata Sri Mulyani.
“Seluruh data yang diperoleh dan dilakukan untuk penegakan hukum akan kami sampaikan kepada kepolisian, kejaksaan bahkan KPK,” imbuhnya. (ije)
