JAKARTA, fornews.co – Aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk jangan berpuas diri, terhadap semua penanganan kasus korupsi di Indonesia.
“Aparat penegak hukum termasuk KPK, sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu, karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini,” ujar Jokowi pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021, di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (09/12/2021) pagi.
Jokowi menyatakan, indeks persepsi korupsi tahun 2020 Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.
“Dari 180 negara Indonesia berada di posisi ke-102. Singapura sekali lagi ranking ke-3, Brunei Darussalam ranking 35, Malaysia ranking 57, dan Indonesia masih di ranking 102,” kata dia.
Presiden menyampaikan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang punya dampak luar biasa. Jadi, kejahatan ini harus ditangani dengan cara luar biasa pula.
“Diperlukan cara-cara baru yang lebih extraordinary. Metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan,” kata dia.
Jokowi menjelaskan, jumlah kasus korupsi yang berhasil ditangani aparat penegak hukum termasuk luar biasa. Beberapa kasus korupsi besar berhasil ditangani secara serius, seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Periode Januari sampai November 2021, Polri telah melakukan penyidikan terhadap 1.032 perkara korupsi, sementara Kejaksaan telah melakukan penyidikan terhadap 1.486 perkara korupsi. Kemudian dari laporan Ketua KPK Firli Bahuri, sejak awal didirikan hingga sekarang, KPK telah menangani sebanyak 1.291 kasus tindak pidana korupsi.
“Beberapa kasus korupsi besar juga berhasil ditangani secara serius. Dalam kasus Jiwasraya misalnya, para terpidana telah dieksekusi penjara oleh Kejaksaan dan dua di antaranya divonis penjara seumur hidup, dan aset sitaan mencapai Rp18 triliun dirampas untuk negara,” jelas dia.
Untuk kasus Asabri, tujuh terdakwa sudah dituntut mulai dari penjara 10 tahun sampai dengan hukuman mati dan uang pengganti kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah.
“Penuntasan kasus BLBI, Satgas BLBI juga bekerja keras untuk mengejar hak negara yang nilainya mencapai Rp110 triliun dan mengupayakan agar tidak ada obligor dan debitur yang luput dari pengembalian dana BLBI,” tandas dia. (aha)
