PALEMBANG, fornews.co – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Palembang tengah fokus mengawasi realisasi pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Palembang Ruspanda Karibulah mengatakan, pihaknya memberikan waktu tiga bulan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) untuk bekerja sesuai target yang telah ditentukan.
“Jika selama waktu tiga bulan itu targetnya tidak tercapai, kami minta diganti,” ujar Ruspanda sesaat sebelum Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun Anggaran 2020, Selasa (14/01).
Fraksi PAN, lanjut Ruspanda, meminta Kepala BPPD Palembang bekerja secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan Pajak dan Retribusi untuk meningkatkan PAD Kota Palembang. Di sisi lain, dia meminta agar Pemkot Palembang terus berkoordinasi dengan DPRD Kota Palembang, jika ada kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Kami mengingatkan kembali hendaknya kedepan jika melakukan atau menetapkan nilai yang berhubungan dengan pungutan terhadap masyarakat agar Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini Badan Pengelola Pajak Daerah untuk selalu berkoordinasi atau konsultasi kepada DPRD Kota Palembang,” tuturnya.
Pada rapat paripurna Senin (13/01) Pemkot Palembang yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang menyampaikan empat Raperda untuk tahun anggaran 2020. Keempat Raperda tersebut yakni Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palembang kepada PDAM Tirta Musi Palembang, Raperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dan Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
Menanggapi pengajuan keempat Raperda, tersebut, khususnya Raperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Pajak No 2 Tahun 2018, Fraksi PAN dalam pandangan umum yang disampaikan H Sudirman menyatakan setuju jika raperda tersebut dibahas di Panitia Khusus (Pansus). Namun, Fraksi PAN mengingatkan pemerintah agar melakukan upaya-upaya untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan Kota Palembang, dengan cara tertib membayar pajak.
“Kami Fraksi Partai Amanat Nasional mengingatkan pembentukan tata cara pembayaran dan pengenaan sanksi terhadap penarikan pajak daerah agar masyarakat lebih peduli dan merasa harus ikut serta dalam pembangunan Kota Palembang melalui pajak-pajak yang mereka bayarkan,” ucap Sudirman. (ari)
