PALEMBANG, fornews.co – Hari pertama pelaksanaan Sensus Penduduk Online 2020 di Sumatra Selatan, Sabtu (15/02), ditandai dengan pengisian SP Online 2020 oleh Gubernur Sumsel Herman Deru didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Endang Tri Wahyuningsih di Griya Agung. Kurang dari 15 menit, pengisian SP Online telah diselesaikan orang nomor satu di Sumsel tersebut.
“Kepada seluruh masyarakat saya imbau, yang punya gadget yang punya (smartphone) android lebih baik pakai cara ini, tidak buang waktu dan pasti akurat,” ujar Gubernur.
Usai mengisi SP Online, Gubernur menyatakan harapannya agar pelaksanaan hajatan besar ini dapat selesai cepat dan tepat waktu. Oleh karenanya, Gubernur meminta semua pihak berperan aktif menyukseskan SP Online ini semaksimal dan seakurat mungkin.
“Kembali saya imbau semua pejabat sampai tingkat RT, dapat mengajak warga mencatatkan dirinya dalam SP ini. Dan paling yang terpenting adalah memberikan data sejujur mungkin. Payo rame-rame kito sukseske isi SP Online ini di Sumsel,” kata Gubernur.
Menurut Gubernur, kesuksesan SP Online ini penting bagi berbagai jenjang pemerintahan karena data ini akan menjadi pijakan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan. Karena itu kesuksesan SP Online ini menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya bertumpu pada BPS saja.
Dalam menjalankan tugasnya ini, HD juga berharap BPS tidak mudah lelah dan menyerah di lapangan. Apalagi mengingat topografi daerah Sumsel yang sangat luas tentu akan menguras tenaga dan biaya.
“Semoga BPS tidak lelah dan sasaran 27% tercapai. Saya ingin petugas yang turun juga benar-benar bisa memandu masyarakat. Dan warga bukan hanya membuka pintu tapi juga membuka diri dengan data yang sebenarnya” tuturnya.
Begitu juga kepada bupati dan wali kota se-Sumsel, Gubernur mengimbau untuk segera ikut mencanangkan pengisian SP Online, dan meminta mereka melibatkan tokoh masyarakat setempat. Kepada dinas terkait utamanya Diskominfo, Gubernur juga meminta peran aktif mensosialisasikan hal ini.
“Biaya sensus ini tidak sedikit, jadi jangan sampai sia-sia. Diskominfo harus breakdown itu ke Diskominfo kabupaten/kota. Sosialisasikan ini melalui radio-radio dan televisi lokal kita,” tegasnya. (ije)
