JAKARTA, fornews.co – Keputusan untuk membuka suatu sekolah di masa pandemi COVID-19 bukan hanya berada di Pemda, tapi juga kepala sekolah dan komite sekolah. Komite sekolah adalah perwakilan orang tua di sekolah.
“Jadi kuncinya di orang tua. Kalau komite sekolah tidak membolehkan itu sekolah buka, maka sekolah itu tidak diperkenankan buka. Tapi ini diberikan haknya kepada Pemda menetukan sekolah-sekolah mana yang buka,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, pada keterangan pers di kantor Presiden, Rabu (25/11).
Menurut Nadiem, alasan dibalik dibukanya sekolah atau pembelajaran tatap muka sebagai respons dari permintaan Pemda yang menyatakan suatu daerah itu tidak bisa disamaratakan satu dengan yang lain. Karena bisa jadi di suatu daerah yang begitu luas wilayahnya mereka punya desa-desa, kelurahan-kelurahan, kecamatan-kecamatan yang menurut mereka aman dari COVID-19 dan sangat sulit melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
“Maka menurut mereka sudah bisa mulai pembelajaran tatap muka,” tutur Nadiem.
Nadiem menegaskan, orang tua tidak harus khawatir dengan dimulainya pembelajaran tatap muka. Sebab, kalaupun sekolah anaknya sudah memulai pembelajaran tatap muka, namun sekolah tidak bisa memaksa anaknya untuk pergi ke sekolah.
“Orang tua bisa bilang, saya belum nyaman anak saya masuk sekolah, maka si anak masih bisa melanjutkan PJJ. Hybrid mode ini akan terus berjalan. Jadi pembelajaran tatap muka dimulai bukan berarti PJJ berakhir,” katanya.
Bahkan Nadiem menekankan, kalau sekolah dibuka, dipastikan ini bukan sekolah seperti biasa. Perbedaan yang paling nyata yakni sekolah hanya boleh diisi 50% dari kapasitas, artinya hanya boleh 18 anak per kelas dari normalnya diisi 36 anak. Dengan begitu sekolah harus melakukan rotasi dengan minimal dua shift untuk bisa memenuhi aturan itu.
“Mengenakan masker wajib (untuk siswa dan guru), tidak ada aktivitas lain selain sekolah, tidak ada kantin, tidak ada ekskul, tidak ada olahraga, tidak ada aktivitas lain selain masuk kelas lalu belajar dan langsung pulang,” papar Nadiem.
Nadiem menjelaskan, apa yang sudah dilakukan dua bulan terakhir yakni membuka sekolah di zona hijau dan zona kuning bisa berjalan baik dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Menurutnya di zona hijau baru 75% sekolah yang buka dan di zona kuning berkisar antara 20-25% yang melakukan tatap muka.
“Ini akan butuh waktu untuk sekolah mempersiapkan protokol kesehatan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, thermogun, memastikan ada akses ke pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi daftar periksa itu sangat komprehensif dan Pemda akan melakukan diskresinya karena Pemda yang tahu daerah yang sebenarnya rawan dan aman. Dan tidak kalah pentingnya, kalau ketahuan ada infeksi COVID-19 di sekolah itu, maka sesuai protokol Satgas COVID-19 langsung ditutup sekolah itu,” tukas Nadiem. (ije)
