SEKAYU, fornews.co – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Pemkab Musi Banyuasin dan dua Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Muba disampaikan pada rapat paripurna masa persidangan III rapat ke-24 DPRD Kabupaten Muba di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Muba, Senin (10/08).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Muba Jon Kennedy. Adapun tiga Raperda inisiatif eksekutif yang disampaikan dan dijelaskan oleh Wakil Bupati Muba Beni Hernedi yakni, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.
Materi pokok rancangan perubahan peraturan daerah ini adalah kenaikan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian Gedung Dharma Wanita, Gedung Saung Randik dan kolam pemancingan, pemakaian peralatan lapangan, pemakaian peralatan untuk analisa parameter lingkungan serta pemakaian kendaraan dan alat-alat berat milik daerah.
“Kenaikan tarif retribusi ini bertujuan guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Muba,” ujar Beni.
Kemudian Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan. Menurut Beni, perubahan Perda itu berkaitan dengan penyesuaian dasar pengenaan dan tarif pajak penerangan jalan. Pada Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan, hanya dikenakan sebesar 8%.
“Dengan perubahan peraturan daerah ini dipandang perlu dinaikkan menjadi sebesar 10% sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Atas adanya penyesuaian dasar pengenaan dan tarif pajak penerangan jalan melalui Perda ini diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,” katanya.
Selanjutnya yang disampaikan Pemkab Muba adalah Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika, di mana pembentukan Raperda itu sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di masyarakat yang dapat membahayakan perkembangan sumber daya manusia di dalam Kabupaten Muba.
“Kami sangat berharap rancangan peraturan daerah tersebut dapat dibahas dan kemudian dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Muba,” tukas Beni.
Sementara itu, juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Muba Damsih menyampaikan dua Raperda Prakarsa DPRD Muba yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Raperda tentang Pendidikan Baca Tulis Alquran.
Ia mengatakan sasaran pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan kabupaten layak anak ditujukan sebagai pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Muba dalam menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
“Sasarannya adalah seluruh anak-anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus,” tuturnya.
Untuk Raperda tentang Baca Tulis Alquran, disusun untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan pendidikan baca tulis Alquran bagi siswa yang beragama Islam pada jenjang pendidikan PAUD, SD, dan SMP sederajat.
“Raperda ini nantinya sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Muba dalam menciptakan generasi muda Musi Banyuasin yang religius, berprestasi serta anti narkoba,” pungkasnya. (ije)
