PALEMBANG, fornews.co – Pemprov Sumsel bakal membangun 3.000 unit rumah murah yang terintegrasi untuk tiga instansi sekaligus, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.
Kepastian ini menyusul telah ditandatangani kesepakatan bersama (MoU) Bhayangkara Praja Sriwijaya Land (BPS Land) PT Cipta Arsigriya dengan Pemprov Sumsel, Polda Sumsel dan Kodam II Sriwijaya di Griya Agung, Palembang, Kamis (24/01).
Perumahan yang akan dibangun seluas 50 hektar ini berlokasi di kawasan Kecamatan Alang-Alang Lebar.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, gagasan ini dicetuskan seminggu setelah ia dilantik. Saat ia telah memikirkan perumahan khusus untuk pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit TNI, dan Anggota Polri.
“Kami bertiga (Pemprov, Pangdam, Kapolda) berinisiatif untuk memfasilitasi para prajurit, pegawai negeri dan polri agar dapat punya kemantapan. Ini sebenarnya rumah murah, tapi tidak murahan, harganya berkisar Rp130 juta dengan fasilitas yang sangat baik termasuk airnya sudah PAM, listrik sudah ada dan dilengkapi rumah ibadah,” ungkap HD dalam sambutan penandatangan MoU BPS Land, Kamis (24/01).
Menurutnya, rumah merupakan kebanggaan pokok ketika seseorang memutuskan berkeluarga. Oleh sebab itu perumahan ini menjadi solusi untuk para pegawai, prajurit TNI, dan anggota Polri. Ia juga meminta developer (PT Cipta Arsigriya) tidak usah memakai uang Down Payment (DP).
“Jangan terlalu sulit untuk mendapatkan ini, terutama diproses perbankan. Karena kalau bisa dipermudah, 3000 unit rumah ini saya yakini akan menjadi kota baru, di sana akan menjadi wilayah hunian baru dengan perencanaan yang matang,” tuturnya.
HD menegaskan, agar pihak developer menyediakan fasilitas umum, seperti ruang publik terbuka ramah anak dan yang terpenting penyediaan rumah ibadah.
“Karena ini kebutuhan untuk anak, oleh sebab itu saya minta disediakan rumah ibadah, (itu) paling penting, jangan sampai nanti wilayah hunian baru ini tidak dilengkapi hunian ibadah,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, HD menyarankan pembangunan perumahan dimulai dengan langkah yang benar dari penataan lingkungannya, hingga masalah keagamaan dan fasilitas olahraganya. Menurutnya, 3000 unit ini nantinya jangan dibuat berkelompok,
agar tidak menjadi hunian ekslusif.
“Saya yakin kalau melihat ini, bisa menjadi perumahan ini kurang, karena kita kan tidak membatasi berdasarkan golongan, pangkatnya, tapi ini bebas siapa saja bisa membeli yang terpenting harus berlatar belakang TNI, Polri dan ASN. Jadi saya yakin ini menjadi kota baru yang tentu juga berdampak positif bagi sekitarnya. Tadinya saya minta untuk tidak ber-DP, tapi nyatanya bisa diakomodir hanya untuk membayar notaris saja,” tukasnya.
Sekedar informasi, peyediaan perumahan ini akan menggunakan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang sudah ada. Di mana untuk pembiayaan KPR akan melibatan bank BUMN seperti BTN, Bank Sumsel-Babel dan juga Bank Mandiri. Selain itu juga dengan bantuan dari pemerintah pusat berupa subsidi uang muka (SBUM) diharapkan agar ASN, TNI dan Polri bisa memiliki hunian sendiri dengan syarat yang ringan.(bas)
