BATURAJA-Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Ogan Komering Ulu (OKU), Agus Salim S.Sos menegaskan, kalau pihaknya siap mengambil paksa kendaraan dinas yang tidak dikembalikan oleh PNS atau pejabat badel.
Hal ini diungkapkan Agus salim, Minggu (18/12), terkait masa pengembalian kendaraan dinas oleh PNS maupun pejabat di jajaran Pemkab OKU, yang kini tanpa pengecualian untuk dikandangkan sementara, sehubungan berubahnya struktur organisasi (nomenklatur) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU, sekaligus inventarisasi aset daerah berupa kendaran dinas.
Menurut dia, sebelum jemput paksa kendaraan dinas, Pol PP akan berkoordinasi dengan BPKAD sebagai pemegang aset daerah, serta memantau kerja Tim 1 sampai 7 yang melakukan penerimaan kendaraan dinas, guna mehitung langsung jumlah kendaraan di masing masing SKPD, berapa jumlah sepeda motor dan berapa jumlah kendaraan roda empat termasuk kepala SKPD yang sudah diserahkan.
“Kalau belum cukup jumlah kembali, sesuai dengan daftar yang ada, maka Pol PP akan melakukan jemput bola untuk menanyakan langsung pada SKPD bersangkutan. Apa masalahnya sekaligus dimana barangnya, kami akan lakukan ini sesuai dengan instruksi Bupati OKU,” ujar Agus.
Terkait jumlah kendaraan Dinas yang kini di tarik oleh Pemkab OKU, dari tangan seluruh PNS hingga Pejabat yang ada di jajaran Pemkab OKU, Bupati Drs H Kuryana Azis mengaku terdapat sekitar 1.200 unit sepeda motor dan 600 kendaraan roda empat yang harus dikandangkan paling lambat tanggal 20 Desember. Jumlah tersebut, sudah termasuk mobil bupati dan wakil bupti yang sudah dilakukan registrasi lebih awal, ada kendaraan dinas operasional pegawai, pejabat hingga kendaraan dinas yang masih berada ditangan pensiunan.
“Semuanya kita tarik terlebih dahulu ke Pemkab OKU, gunanya untuk dilkakukan pendataan ulang. Apalagi dalam waktu dekat terjadi perubahan struktur organisasi karena berubahnya nomenklatur sesuai aturan baru ini. Tidak ada kendaraan yang tidak dikembalikan, kecuali pemadam kebakaran dan dinas kebersihan yang cukup di data saja. Kalaupun ada oknum yang (nakal) apakah dia pejabat atau mantan pejabat atau juga pensiunan yang tidak mengembalikan kendaraan dinas, maka Pol PP yang akan mencarinya,” tukas Kuryana.
Ditambahkan Bupati, setelah kendaraan ini dilakukan Registrasi seluruhnya, termasuk kondisi fisik kendaraan, selanjutnya akan dibagikan kembali pada PNS maupun pejabat yang dinilai layak untuk memegang kendaraan dinas. Sebab menurut Kuryana, yang sudah terjadi akhir-akhir ini, banyak pemegang kendaraan dinas itu sudah tidak kompeten lagi, salah satu contoh kendaraan dinas itu untuk pemegang jabatan, kalau PNS nya sudah pindah pada jabatan lain, maka kendaraanya harus ditinggalkan untuk jabatan sebelumnya, bukan malah dibawa ke rumah.
“Ini sering terjadi. Belum lagi tingkat epektifitas penggunaan kendaraan sudah banyak melanggar aturan. Awalnya plat kendaraan dinas diganti dengan pelat Pribadi, kan salah seperti ini,” pungkasnya. (ibr)
