JAKARTA, fornews.co — Pemerintah Indonesia mulai mengubah cara pandangnya dalam membaca situasi ekonomi global. Bukan hanya merespons gejolak yang muncul, tetapi juga menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas energi, pangan, dan keuangan negara dalam jangka menengah.
Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jum’at, 13 Maret. Kepala negara menekankan bahwa dinamika geopolitik yang berkembang di Eropa dan Timur Tengah berpotensi mempengaruhi sektor vital, terutama harga energi dan bahan pangan yang sangat sensitif terhadap perubahan global.
“Kita menghadapi perkembangan global di Eropa dan Timur Tengah yang dapat mempengaruhi harga BBM. Harga BBM bisa berdampak pada harga makanan. Kita bersyukur kebutuhan pangan mendasar sudah kita amankan,” kata Presiden.
Menurutnya, menampilkan harga bahan bakar minyak memiliki efek luas. Ketika biaya energi meningkat, biaya ikut naik dan pada akhirnya memberi tekanan pada harga makanan di dalam negeri. Kondisi itu menuntut pemerintah untuk proaktif, termasuk mempersiapkan berbagai kemungkinan yang dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi nasional.
Dalam pandangan presiden, Indonesia memang berada dalam posisi yang relatif lebih stabil dibandingkan sejumlah negara lain, terutama dari sisi ketersediaan pangan dasar. Namun stabilitas tersebut tidak dapat membuat pemerintah kehilangan kewaspadaan.
Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa agenda penguatan ketahanan ekonomi kini semakin diarahkan pada dua sektor krusial terhadap energi dan fiskal negara. Kedua sektor tersebut menjadi bantalan utama ketika tekanan global meningkat.
Dalam arahannya, Presiden juga menyoroti langkah-langkah yang dilakukan sejumlah negara dalam merespons tekanan global. Beberapa pemerintah bahkan kembali menerapkan pola kerja jarak jauh bagi aparatur negara dan sektor swasta guna mengurangi mobilitas serta konsumsi energi.
Pengalaman tersebut, menurut Presiden, dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah Indonesia. Ia meminta kementerian dan lembaga melakukan evaluasi mengenai potensi efisiensi, termasuk kemungkinan pengurangan konsumsi energi melalui perubahan pola kerja.
Gagasan itu menggambarkan bahwa manajemen krisis ekonomi tidak lagi hanya bertumpu pada kebijakan fiskal dan moneter. Efisiensi dalam aktivitas pemerintahan juga dipandang sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi.
Presiden yang ditunjuk dalam dua hingga tiga tahun ke depan posisi Indonesia akan semakin kuat. Namun, periode tersebut tetap memerlukan disiplin dalam mengelola konsumsi energi dan pengeluaran negara.
Selain energi, Presiden juga menyoroti arah pengelolaan keuangan negara. Ia mendorong jajaran kabinet menjaga defisit anggaran agar tidak semakin melebar di tengah masyarakat global.
Lebih lanjut, ia menyampaikan ambisi untuk mengarahkan kebijakan fiskal menuju anggaran berimbang atau anggaran berimbang dalam jangka panjang.
Target tersebut dipandang sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan fiskal sekaligus meningkatkan kredibilitas ekonomi Indonesia di mata investor global.
Kebijakan semacam itu menuntut disiplin belanja negara, efisiensi program pemerintah, serta peningkatan penerimaan negara melalui pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Dalam sektor energi, presiden menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai rencana untuk mempercepat ketersediaan cadangan bahan bakar. Langkah itu dilakukan guna memastikan pasokan energi tetap aman apabila terjadi gangguan distribusi global.
Namun cadangan energi saja tidak cukup. Presiden juga mendorong perubahan perilaku konsumsi energi, terutama dalam penggunaan bahan bakar minyak.
Presiden menilai pengendalian konsumsi energi menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang agar ketergantungan pada energi impor dapat ditekan secara bertahap.
Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Presiden menutup arahannya dengan pesan politik yang lebih luas: pentingnya solidaritas dalam pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa loyalitas terhadap kepentingan bangsa harus berada di atas kepentingan kelompok atau golongan. Dalam situasi global yang tidak menentu, stabilitas politik dan kekompakan pemerintahan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Arahan tersebut menggambarkan pendekatan baru dalam membaca ketahanan nasional. Stabilitas ekonomi, ketahanan energi, kesehatan fiskal, dan kohesi politik dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.
Bagi Indonesia, tantangan global bukan hanya persoalan ancaman ekonomi. Hal ini menjadi momentum untuk memperkuat disiplin kebijakan, memperbaiki efisiensi pemerintahan, dan membangun fondasi ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan dunia.
“Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, kita bersyukur kita aman. Tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita,” ujar Presiden Prabowo.
