PALEMBANG-Anggota Komisi V DPRD Sumsel Rizal Kenedi menyatakan, sebaiknya Pemprov Sumsel tetap mempertahankan Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP) PNS. Meski anggaran mengalami defisit, namun harus diberikan secara profesional.
“TPP sebaiknya diberikan secara profesional sesuai dengan beban kerja. Namun, tidak semua PNS diberikan TPP yang sama, sedangkan beban kerja mereka berbeda,” ujarnya, saat dibincangi jurnalis di ruang Komisi V DPRD Sumsel, Jumat (11/11).
Rizal mengungkapkan, TPP bisa menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja aparatur. Terlebih, jika PNS dihadapkan pada beban kerja banyak dan hasilnya bagus. Memang, TPP merupakan kebijakan kepala daerah kepada PNS. “Ya inikan kebijakan kepala daerah bila mampu membayar. Tapi, kita harapkan TPP yang sudah berjalan sekian tahun ini harus dipertahankan. Tinggal porsinya yang harus di hitung ulang,” ungkap Politisi PPP ini.
Terpisah, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menjelaskan, besaran TPP merupakan kebijakan pemerintah provinsi/gubernur. Jadi, bisa saja sewaktu-waktu dikurangi, apabila kondisi keuangan belum memungkinkan untuk diberikan sesuai dengan penetapan sebelumnya.
Alex melanjutkan, kondisi keuangan Sumsel saat ini ditambah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum tahun anggaran 2016, maka untuk Pemprov Sumsel ada yang ditunda sebesar Rp193,99 miliar atau sebesar Rp48,49 miliar setiap bulan selama empat bulan terakhir. Hal itu, sambungnya, mengakibatkan perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap belanja, yang salah satunya meninjau kembali besaran TPP.
“Saat ini sedang dilakukan penghitungan. Setelah adanya kesepakatan tentang cara mengatasi penundaan dana alokasi umum terhadap belanja pada APBD, maka kami akan menerbitkan keputusan tentang besaran TPP tersebut,” jelasnya.
Orang nomor satu di Sumsel itu menambahkan, kebijakan TPP itu dibuat agar semangat, tapi setelah berjalan satu tahun banyak tidak cocok. Karena PNS yang kerja keras dengan yang malas-malasan masih sama saja. “Jadi, kita nilai dari absensi kehadiran, kalau tidak hadir dipotong mulai tahun 2017 termasuk kinerjanya. Walaupun pegawai itu hadir, tapi kinerjanya tidak bagus juga dikurangi. TPP itu bukan hak, tetapi penghargaan kepada pegawai, kalaupun dihapuskan tidak boleh ribut,” tandasnya. (tul)
