PALEMBANG, fornews.co-Gubernur Sumsel, Herman Deru, langsung mendatangi ratusan guru honorer dari 17 kabupaten/kota se-Sumsel yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Korwil Sumsel (FHK2I-SS) yang lagi menggelar aksi di Kantor DPRD Sumsel, Kamis (04/10).
Dihadapan para guru, Herman Deru menyampaikan kalau sangat paham dengan keinginan dari para guru honor itu. Hanya saja, memang sesuai aturan atas usai maksimal dari CPNS itu 35 tahun.
“Mengapa harus tes, sedangkan dulu K-1 tidak tes, sekdes (sekretaris desa) juga tidak tes. Padahal pengabdian (guru honorer) mereka lebih tinggi. Hal inilah yang akan kita diskusikan dengan Kemenpan-RB, apakah ada regulasi khusus untuk mereka yang sudah mengabdi demi kecerdasan bangsa,” ujarnya, Kamis (04/10).
Mantan Bupati OKU Timur dua periode itu menyatakan, akan memberikan perhatian khusus kepada para guru honorer ini. Kemudian kepada bupati/wali kota untuk memberikan stiluman dan honor yang memadai.
“Gaji mereka Rp150, keperluan sehari hari Rp50.000, ongkos dan lain-lainnya, ini tidak masuk akal. Saya segera minta ke asisten yang membidangi, untuk membuat surat ke bupati/wali kota agar disesuaikan. Mudah-mudahan di Januari 2019 nanti sudah ada kebijakan baru,” katanya.
Pada aksi tersebut, FHK2I-SS memohon kepada Gubernur, Wali Kota dan Bupati se-Sumsel agar dapat menerbitkan SK Gubernur/Wali Kota/Bupati, serta tambahan insentif khusus honorer K-2 berdasarkan Upah Minimum Guru (UMG). Kepada DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel, agar dapat mengeluarkan surat dukungan terhadap aspirasi tenaga honorer K-2 Sumsel, yang ditujukan kepada presiden, Menpan-RB, Menkeu dan Menkumham untuk mengakomodir seluruh tuntutan aksi pada hari ini.
Kemudian, menolah Peraturan Menpan-RB Nomor 36 dan 37 Tahun 2018, yang tidak berkeadilan sebagaimana sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Karena, dalam aturan itu mengharuskan para pendaftar CPNS maksimal berusia 35 tahun. Sementara para honorer ini sudah melewati batas usianya karena memang sudah mengabdi sebagai guru sejak lama. (tul)
