PALEMBANG, fornews.co – Kebijakan Gubernur Sumsel, Herman Deru, yang menerbitkan regulasi baru terkait pengisian solar subsidi untuk menjawab persoalan antrean panjang, mendapat tanggapan dari Lintas Aktivis Antar Generasi Indonesia (LAAGI).
Seperti diketahui, Pemprov Sumsel menuangkan regulasi itu dalam Surat Edaran Nomor 500.10.1/082/SE/DESDM/2025, yang ditandatangani Gubernur Sumsel, Herman Deru pada 17 November 2025.
Regulasi tersebut menetapkan pengaturan pelayanan solar di 18 SPBU di wilayah Kota Palembang. Dari jumlah tersebut, 4 SPBU tidak menyalurkan solar subsidi, sedangkan 14 SPBU hanya melayani pada malam hingga dini hari untuk menghindari kepadatan.
Menanggapi regulasi tersebut, Ketua Umum LAAGI, Sukma Hidayat, justru
meminta Gubernur Sumsel meninjau kembali keputusan bersama terkait pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar.
“Seharusnya kebijakan itu lebih kepada memperjuangkan untuk menambah kuota BBM jenis solar, agar dapat memenuhi kebutuhan kendaraan khususnya di kota Palembang dan Sumsel pada umumnya,” ujar dia, Jumat (21/11/2025).
Sukma menilai, dari pantauan di lapangan pasca kebijakan tersebut dikeluarkan, malah semakin menambah beban masyarakat, terlebih kendaraan pribadi dan kendaraan pengangkut sembako.
“Mereka harus antre panjang sampai 3 km dari jam 22.00 WIB sampai 04.00 WIB untuk mendapatkan BBM Solar. Sementara, paginya mereka harus bekerja. Belum lagi penderitaan masyarakat makin menjadi, ketika setelah ikut antrean panjang, ternyata bahan bakar minyak tersebut habis, ini makin miris,” kata dia.
Berkaca dari kondisi tersebut, ungkap Sukma, maka regulasi baru tersebut ada yang harus ditinjau ulang, khususnya pada poin butir 1 yaitu, empat SPBU harus membuka dan melayani kembali penjualan jenis tertentu (solar), namun dibatasi dengan ketentuan untuk melayani kendaraan golongan 1 (pribadi) tidak untuk golongan kendaraan truk dan bus .
Kemudian, pada poin butir kedua yaitu, untuk 14 SPBU tetap melayani kembali, dengan catatan pembagian jam pengisian dari pukul 06.00 WIB sampai 12.00 WIB untuk jenis kendaraan dengan plat ganjil dan dari pukul 12.30 WIB -17.00 WIB untuk kendaraan yang bernopol plat genap. Dari pukul 20.00 WIB – 00.00 WIB untuk semua jenis kendaraan. Untuk poin butir 3 yaitu yujuh SPBU tetap melayani kembali penjualan sesuai jam operasional.
“Semoga saran dan masukan kami ini, Gubernur Sumsel ini dapat meninjau kembali keputusan terhadap pembatasan dan jam operasional penjualan bahan bakar minyak jenis tertentu” ungkap dia.
Sementara sebelumnya, Gubernur Sumsel, Herman Deru menjelaskan, bahwa aturan ini dibuat berdasarkan uji lapangan dan analisis kebutuhan lalu lintas. Pihaknya jg memastikan pembatasan waktu pelayanan bukan pembatasan kuota.
“Kuota solar bersubsidi tidak dikurangi. Ini penting untuk ditegakkan, bahkan saya sudah minta tambahan kuota,” jelas dia.
Herman Deru menerangkan, pengaturan pola antrean dilakukan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu, terutama pada ruas jalan utama seperti Soekarno-Hatta yang selama ini menjadi langganan antrian panjang kendaraan.
Dengan pergeseran waktu distribusi ke malam hari, sambung dia, diyakini potensi kemacetan dapat ditekan secara signifikan. Kondisi lalu lintas saat ini juga disebut sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik.
“Kita ingin spot layanan lebih proporsional dan sesuai kebutuhan masyarakat. Koordinasi terus dilakukan bersama Dirlantas dan Dishub,” tandas dia.. (aha)
