PALEMBANG, fornews.co – Wakil Ketua DPRD Sumsel, Muchendi Mahzareki, turut merespons soal pentertiban pedagang di kawasan Pasar 16 Ilir yang ditertibkan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang beberapa hari lalu.
Menurut Muchendi, mungkin Pemkot Palembang punya rencana merevitalisasi Pasar 16 Ilir dan tentu itu niatnya baik. Namun, alangkah bagusnya niat baik itu ada komunikasi antara pedagang di kawasan tersebut untuk dicarikan solusi.
“Kita berharap dalam revitalisasi Pasar 16 Ilir ini tidak merugikan pedagang-pedagang yang ada di 16 ilir itu,” ujar dia.
Muchendi mengungkapkan, sudah tentu ada aturan yang dibuat pemerintah melalui badan pasar agar bisa mengakomodir seluruh pedagang yang memang sudah disana cukup lama. Tapi, sebelum ditertibkan, pedagang itu sebaiknya dipindahkan ke lokasi lain agar mereka tetap bisa berdagang.
“Kalau dianggap tidak layak berdagang di tempat itu ya harus dicarikan solusi atau tempat. Agar pedagang ini tetap bisa melakukan aktifitas, yang berdampak pada hilangnya mata pencaharian mereka,” ungkap dia.
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, karena kewenangan pengelolaan Pasar 16 Ilir ini dipegang Pemkot Palembang, makanya belum ada pengaduan baik dari pedagang maupun dari Pemkot Palembang sampai ke DPRD Provinsi Sumsel.
“Kalau ada pengaduan tentu DPRD Provinsi akan menyikapi, namun sejauh ini belum ada. Karena mungkin kewenangannya ada di Pemkot Palembang, termasuk revitalisasi itu,” jelas dia.
Terkait revitalisasi Pasar 16 Ilir, DPRD Sumsel juga belum tahu, apakah revitalisasi itu sudah di programkan jauh-jauh hari. Kalau sudah lama, mungkin ada komunikasi sebelumnya atau pemberitahuan kepada pedagang.
“Kemudian, apakah itu menggunakan dana hanya dari Pemkot Palembang sendiri atau dari pusat, kita belum tahu. Kalau gambarnya (revitalisi kawasan Pasar 16 Ilir) kan sudah muncul di sejumlah media sosial dan itu bagus. Memang sudah selayaknya dan seharusnya dengan kondisi Pasar 16 Ilir saat ini,” terang dia.
“Sehingga ketika di revitalisasi akan menjadi indah dan juga nyaman untuk berdagang dan masyarakat yang akan ke sana. Tapikan ini masalah komunikasi yang dalam perjalanannya ada revitalisasi tentu ada tempat-tempat yang tidak boleh digunakan, ini yang harus dicarikan solusi oleh Pemkot Palembang,” tandas dia. (aha)
