JAKARTA, fornews.co – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengklaim, pihaknya sudah melakukan penghematan sekitar Rp8 triliun pertahun, setelah ada surat edaran terkait pemberian tantiem dan bonus bagi jajaran Komisaris dan Direksi BUMN.
“Untuk memberi tahu bahwa penghematannya itu, dari yang kita lakukan itu conservatively sekitar 8 triliun (rupiah) per tahun. Jadi kajiannya kita bikin lengkap,” ujar dia, usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8/2025) malam.
Rosan mengatakan, analisis menyeluruh terkait kebijakan penghematan anggaran dari pemberian tantiem dan bonus kepada manajemen perusahaan telah disampaikan kepada Kepala Negara.
“Saya hanya melaporkan penghematan yang kita lakukan dari surat yang kami terbitkan, yang terhadap tantiem dan bonus untuk Board of Commissioners atau Komisaris,” kata dia.
“Dan juga untuk direksi yang berhak mendapatkan, manajemen yang berhak mendapatkan tantiem atau bonus sesuai dengan kinerja perusahaannya,” imbuh dia.
Terlepas dari soal penghematan, Rosan mengungkapkan, terkait perkembangan deregulasi perizinan yang dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, bahwa peraturan baru yang mendukung percepatan proses perizinan telah diterbitkan.
“Alhamdulillah, PP-nya (Peraturan Pemerintah) baru saja keluar. Jadi untuk semua Kementerian yang berhubungan dengan perizinan, apabila sudah sesuai jangka waktunya dan tidak ada tanggapan kembali ke kami, maka otomatis perizinan akan kami keluarkan,” ungkap dia.
Rosan menilai, langkah itu diambil untuk memberikan kepastian waktu dan mendorong efisiensi birokrasi, dan Presiden Prabowo juga telah meminta agar kementerian atau lembaga lain yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perizinan segera menyesuaikan diri.
“Jadi itu juga memberikan kepastian waktu, itu juga tadi diminta untuk semua Kementerian yang belum terintegrasi secara full ke kami, untuk segera ditindaklanjuti karena PP-nya itu sudah baru saja keluar,” tandas dia. (kaf)
