PALEMBANG, fornews.co – Oknum ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Muba resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembuatan dan pengelolaan jaringan/Instalasi komunikasi dan informasi lokal desa.
Penetapan tersangka terhadap inisial R tersebut, setelah Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel mengumpulkan alat bukti dan barang bukti, sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup seperti diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Rabu (15/5/2024).
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH, MH menyatakan, oknum ASN pada Dinas PMD Muba yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan/Instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas PMD Muba Tahun Anggaran 2019-2023 itu, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajati Sumsel Nomor: PRINT-01/L.6/Fd.1/01/2024 Tanggal 02 Januari 2024.
“Sebelumnya tersangka R telah diperiksa sebagai saksi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sudah cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka,” ujar dia, dalam keterangan resminya, Rabu (15/5)2024).
Perbuatan tersangka R ini, kata Vanny, melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (Primair).
Kemudian, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
“Hingga saat ini saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 87 orang,” kata dia.
Vanny mengungkapkan, modus operandi dari tersangka, adanya markup harga langganan internet desa.
“Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel tentu saja terus mendalami alat bukti, terkait dengan keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, serta segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud,” tandas dia.
Sebelumnya, Kejati Sumsel juga telah menetapkan satu tersangka, MA selaku Direktur PT Info Media Solusi Net (ISN), karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp27.000.000.000. (kaf)
