JAKARTA, fornews.co – Persiapan Pilkada Serentak 2020 dipastikan semakin matang, baik dalam hal anggaran, kesiapan personel maupun tahapan yang berjalan. Hal tersebut terungkap usai pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) di Kantor KPU RI, Kamis (30/07) sore.
Mendagri Tito Karnavian yang hadir bersama 4 Dirjennya menegaskan, permasalahan anggaran yang sebelumnya sempat terhambat kini sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Pembicaraan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga sudah terselesaikan dengan baik.
“Kemudian terkait personel, apakah ada masalah, kita selesaikan. Kami akan mendukung apa yang menjadi kewenangan Kemendagri khususnya masalah anggaran, administrasi dan lain-lain,” ujar Tito dilansir dari situs resmi KPU.
Menurut Tito, terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang digelar di masa pandemi COVID-19, antara KPU dengan Kemendagri memiliki semangat yang sama untuk menjadikan Pemilihan Umum sebagai gerakan perlawanan COVID-19. Apalagi dengan sumber daya (penyelenggara) yang mencapai 3 juta orang hingga tingkat RT/RW, Tito meyakini lembaga KPU bisa menjadi agen dalam perlawanan COVID-19.
“Kita punya visi sama agar pemilihan jadi momentum penting. Penyelenggara bisa menjadi agen perlawanan COVID-19 membuat masyarakat bergerak. Silakan adu gagasan menyelesaikan persoalan COVID-19 di daerahnya,” kata Tito.
Ketua KPU RI Arief Budiman menyebut persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 semakin baik. Anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaran juga semakin berkembang di mana untuk anggaran yang berasal dari APBN untuk tahap pertama seluruhnya telah ditransfer ke masing-masing daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2020. Sementara yang berasal dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) prosesnya telah mengalami perkembangan yang signifikan.
“Untuk APBD, ada 212 daerah yang sudah 100 persen, sebagian besar (58 daerah) itu antara 40-80 persen. Hanya 3 atau 2 daerah saja yang masih di bawah 40 persen,” jelas Arief.
Pertemuan dengan Kemendagri menurut Arief juga menjadi ruang pembahasan draf peraturan KPU (PKPU) yang segera akan dibahas bersama DPR RI. Setidaknya ada tiga draf PKPU yang harus segera dibahas bersama antara lain PKPU kampanye, PKPU dana kampanye serta PKPU pencalonan.
Arief meyakini dengan perkembangan kesiapan Pilkada Serentak 2020 yang signifikan ini, optimisme menuju 9 Desember 2020 yang sukses makin besar.
“Mudah-mudahan itu tidak menghalangi implementasi tahapan karena anggaran sudah tersedia,” tutup dia. (ije)
