BATURAJA-Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Drs H Kuryana Azis memandang, Perda Nomor 10/2015 perlu dievaluasi. Karena, dalam Perda tersebut bagi calon kepala desa (cakades) yang telah mendapat nomor urut dan mengundurkan diri tidak mendapat sanksi hukum.
hal tersebut disampaikan Kuryana, saat mendapati cakades di Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, ada yang mengundurkan diri setelah mendapat nomor urut. “Kok bisa sudah dapat nomor urut, mengundurkan diri,” tanya Kuryana kepada Panitia Desa, saat meninjau pelaksanaan Pilkades di Desa Air Paoh, bersama Kapolres OKU, AKBP Leo Andi Gunawai Sik MPP, Komandan Kodim 0403 OKU, Letkol Inf M Sjahroni, Asisten I Setda OKU Mirdaili, Kepala PU CK OKU Ulia Mahdi dan Kepala BPMPD OKU Wibisono, Senin (10/10). Dirinya
Kuryana mengakui, memang kasus seperti pengunduran diri cakades ini tidak diatur dalam Perda Pilkades mengenai sanksinya. Untuk itu, ke depan Perda Pilkades ini akan dievaluasi. Terutama mengenai aturan sanksi bagi Cakades yang mengundurkan diri.
“Kalau calon bupati mengundurkan diri dendanya Rp5 miliar. Ke depan akan kita atur dalam Perda, jika ada cakades yang mengundurkan diri minimal didenda Rp1 miliar. Untuk saat ini memang belum ada sanksinya. Kita perbaiki ini untuk ke selanjutnya,” terang Kuryana, sembari mengatakan agar cakades benar-benar berfikir sebelum mencalonkan diri, agar tidak seenaknya saja mencalonkan atau menarik diri.
Sementara, Kades Air Paoh Thomson Nawawi menyebutkan, di desa yang dipimpinnya melaksanakan Pilkades ini ada sekitar 6.444 mata pilih tersebar di 3 TPS. Jumlah RT sebanyak 25 dan RW 7. “Awalnya ada 5 calon kades. Satu mengundurkan diri. Jadi yang tersisa tinggal 4 calon kades. Saya tidak mencalonkan diri lagi. Kita beri kesempatan pada yang baru,” tandasnya.(ibr)
