SEKAYU, fornews.co – Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin melalui Sekretaris Daerah Apriyadi bersama unsur terkait dan camat, menggelar Rapat Pembahasan Persiapan Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati No 118 Tahun 2018, tentang Penjabaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Serasan Sekate, Jumat (25/01).
Rapat tersebut, dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 129/2018 Tentang Rincian APBN TA 2019, di mana beberapa dana bagi hasil dan transfer yang belum dimasukkan/dianggarkan dalam Perda APBD Kabupaten Musi Banyuasin TA 2019, harus segera dilaksanakan sebelum Perubahan APBD TA 2019.
“Kebijakan-kebijakan pusat yang harus dilaksanakan daerah di tahun berjalan, solusinya adalah dengan revisi Perbup yang nantinya akan dimasukkan di APBD-P. Contohnya hari ini, walaupun telah disetujui oleh gubernur dan dalam bentuk DPA, kita bisa melakukan perubahan,” kata Apriyadi saat memimpin rapat.
Dalam rapat tersebut dibahas beberapa hal, yakni Dana Alokasi Umum (Dana Kelurahan), Dana Alokasi Khusus serta lain-lain pendapatan daerah yang sah (Dana Intensif Daerah dan Dana Desa).
Apriyadi menekankan, dana kelurahan hanya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat.
“Jadi tolong pak camat hati-hati penggunaannya, dan penyusunannya harus melibatkan lurah,” tegasnya.
“Saya minta percepat proses musyawarah pembangunan kelurahan, dan pada Pos Pemberdayaan Masyarakat porsinya disesuaikan dan sasarannya, fokuskan pada penanggulangan kemiskinan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Muba Mirwan Susanto menjelaskan, perubahan Peraturan Bupati No 118 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019, ini atas dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian APBN TA 2019, Permendagri nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Daerah dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2019.
“Untuk masing-masing 13 kelurahan 6 wilayah kecamatan dalam wilayah Musi Banyuasin mendapatkan Rp370 juta per kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Terpisah, Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa Muba Richard Cahyadi, menambahkan, dalam dana kelurahan tersebut hanya ada 2 porsi pembangunan sarpras sekitar 60%, dan 40% pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat membantu pengurangan angka kemiskinan di setiap kelurahan, dan sudah harus tertuang dalam RKA kecamatan di tahun 2019.
Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten I Sekda, Asisten II Sekda, Inspektur Kabupaten, kepala BPKAD,
Kabag Hukum, Kabag Administrasi Pembangunan dan
Perekonomian, perwakilan Bappeda, BPPRD, Camat Sekayu, Camat Bayung Lencir,
Camat Sungai Lilin, Camat Babat Toman,
Camat Sanga Desa, Camat Keluang.
(bas)
