KAYUAGUNG, fornews.co – Manajemen kerjasama publikasi antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten setempat dengan media massa menjadi sorotan.
Namun, sorotan ini bukanlah hal negatif melainkan sorotan positif salah satunya dari Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur). Rombongan dari Kabupaten yang bertetanggaan dengan Kabupaten OKI ini melihat dan belajar bagaimana pengelolaan kerjasama media yang ada di Kabupaten OKI.
“Kami ingin pelajari pelaksanaan peran-peran kehumasan yang dilakukan oleh Diskominfo OKI agar dapat diaplikasikan di daerah kami,” ungkap Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda OKU Timur melalui Kasubbag Humas, Zullahmi Wahyu Nugrahadi di Kantor Diskominfo OKI, Rabu, (04/03).
Dia menilai, OKI satu-satunya daerah yang memiliki standar khusus dalam belanja publikasi ini yang akan jadi acuan mereka. Selain trik-trik dan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan awak media pihaknya juga akan mencoba mengaplikasikan apa yang ada di OKI di daerahnya.
Manajemen kerjasama publikasi dengan media massa saat ini dirasa penting untuk mempromosikan dan membangun reputasi daerah di era digital. Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Humas yang mempunyai tupoksi pelayanan komunikasi dan informasi dituntut pandai memenejarial serta mengolah informasi melalui berbagai kanal baik media mainstream maupun media kekinian (media sosial).
Kepala Diskominfo Kabupaten OKI, Aleksander SP MSi melalui Kasi Kemitraan Media Publik Diskominfo OKI, Adi Yanto mengungkapkan pelaksanaan kerjasama media massa di OKI didasari Perbup Nomor 54 Tahun 2018 tentang Mekanisme Kerjasama Kemitraan Publikasi melalui Media Massa.
“Kita berupaya semaksimal mungkin agar tertib administrasi dalam melaksanakan kemitraan ini, namun tentu dukungan dari rekan-rekan media amat penting dalam mempromosikan program pemerintah,” ujar Adi
Dia menerangkan, perbup tidak sama sekali membatasi kerjasama dengan media atau mengintervensi tugas-tugas jurnalistik wartawan. “Namun kita ingin memastikan adanya tertib administrasi dan kepastian hukum kerjasama kemitraan publikasi antara pemerintah dengan perusahaan pers,” tambahnya.
Menurutnya, yang lebih penting dalam melaksanakan kerjasama publikasi media massa adalah membangun rasa kebersamaan antara kalangan pers dengan pemerintah daerah. “Bahwa tujuan kita adalah memberi layanan informasi kepada masyarakat, jalinan kerjasama yang saling menguatkan satu sama lain,” jelasnya.
“kreativitas kita juga dibutuhkan seperti dalam mengolah konten informasi agar sampai dan diterima masyarakat,” pungkasnya. (rif)
