ACEH UTARA, fornews.co – Hadirnya PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) diharapkan bisa meningkatkan suplai pupuk nasional untuk mengatasi persoalan pupuk yang kerap dikeluhkan petani.
Terlebih, saat ini kebutuhan pupuk di Indonesia yang mencapai 13,5 juta ton dan baru terpenuhi sekitar 3,5 juta ton. Hal tersebut ditegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan pabrik pupuk nitrogen, phospor, dan kalium (NPK) PT PIM di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Jumat (10/02/2023).
“Setiap saya ke desa dan ke sawah ketemu petani, selalu yang disampaikan adalah, Pak pupuk enggak ada. Pak, pupuk harga tinggi. Kalau enggak ada, kalau suplainya turun, artinya harga pasti naik otomatis, apalagi yang bersubsidi. Inilah problem besar kita yang harus kita atasi,” ujar dia.
Presiden mengatakan, kenaikan harga pupuk menjadi salah satu pemicu kenaikan harga pangan. Atas dasar itu, ketersediaan stok pupuk sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan di tanah air. Apalagi, hampir di semua negara saat ini harga pangan naik sangat drastis sekali.
“Masalahnya karena perubahan iklim, pupuk, perang di Ukraina. Produsen pupuk Rusia, produsen pupuk Ukraina itu sangat gede sekali. Itu mengguncangkan sisi pertanian hampir di semua negara. Produksi, produktivitas menjadi turun, akhirnya output-nya berkurang, harga menjadi naik,” kata dia.
Nah, saat ini di Aceh ada dua pabrik pupuk yang berhenti beroperasi yakni, milik PT Aceh ASEAN Fertilizer (AAF), dan milik PT PIM karena terkendala pasokan gas.
Terkait hal itu, Jokowi telah menginstruksikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menyelesaikan persoalan kedua pabrik itu.
“Saya tugaskan saat itu kepada Menteri Erick Thohir, untuk bisa dijalankan dua-duanya. Tapi ini baru dijalankan yang PIM-nya, AAF-nya masih ada banyak masalah yang harus dilihat dan dihitung. Oke, jalan dulu satu enggak apa-apa, PIM I-PIM II jalanin, kebutuhan gas dicarikan,” jelas dia.
Jokowi berharap, pabrik PIM yang dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun, baik untuk industri NPK dan sarana pelabuhan utama, bisa berproduksi hingga kapasitas maksimal yang mencapai 570 ribu ton.
Kementerian BUMN diminta Presiden untuk betul-betul berkomitmen, juga komitmen dari Pupuk Indonesia, serta komitmen di manajemen PIM sendiri.
“Ya betul-betul mencari solusi, mencari jalan keluar untuk urusan gas, karena kuncinya ada di situ. Sehingga keluar betul nanti output terpasang sesuai yang kita inginkan, 570 (ribu ton),” tandas dia. (aha)
