PALEMBANG, Fornews.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kini telah menyiapkan sanksi kepada warga yang melanggar pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palembang. Sanksi tersebut diantaranya denda hingga Rp 10 juta.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Palembang tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palembang telah disahkan oleh Wali Kota Palembang, Harnojoyo dan mulai diberlakukan Rabu (20/05).
Harnojoyo mengatakan PSBB di Kota Palembang ini bakal diberlakukan hingga 14 hari kedepan sehingga tentunya akan berakhir pada 2 Juni mendatang. Diharapkan dengan diberlakukanya PSBB ini maka warga menaati setiap aturan yang telah dibuat.
“Ini tujuannya untuk menekan tingkat penyebaran penularan COVID-19 di Kota Palembang,” katanya saat memberikan keterangan pers di Posko Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Palembang.
Ia mengaku aturan yang dibuat dalam PSBB ini diantaranya yakni pembatasan pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan, pembataasn aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor, pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah, pembataasn kegiatan ditempat fasilitas umum, pembatasan kegiatan social dan budaya dan pembatasan moda transportasi di Kota Palembang.
“Jadi bagi instansi diharapkan menaati ini terkecuali bagi pihak keamanan seperti TNI dan Polri, keuangan dan beberapa instansi yang dibutuhkan dalam PSBB ini,” ujarnya.
Jika nantinya ada warga yang masih melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya seperti penahanan kartu identitas, sanksi administrasi hingga denda Rp 10 juta. Untuk memantau hal tersebut, saat ini sudah ada 13 check poin yang didirikan di dalam kota dan perbatasan kota Palembang untuk memantau pergerakan kendaraan.
“Untuk saat ini pemberlakukan masih dalam tahap sosialisasi hingga seminggu kedepan baru sanksi akan diefektifkan,” tutupnya. (lim)
