BATURAJA-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab OKU, terhitung triwulan terakhir (Oktober, November dan Desember) tahun ini, tidak lagi mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) alias pendapatannya anjlok.
Pemerintah setempat memangkas anggaran guna meningkatkan kesejahteraan pegawai ini akibat dari devisit anggaran yang dialami.
“Terhitung tiga bulan (Oktober, November dan Desember) 2016 TPP PNS tidak bisa dibayarkan atau dihapuskan. Kita harus melakukan penghematan untuk pembangunan skala prioritas di daerah ini,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) OKU, AM Hanafi Jumat (07/10).
Dia juga menambahkan, realisasi TPP PNS pada 2017 juga belum bisa dipastikan, apakah akan tetap ada atau dihapuskan. Persoalan keuangan daerah diperkirakan masih akan menghimpit untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
“Tetapi, kita masih menunggu pembahasan APBD induk. Kan belum dilakukan. Hal ini baru bisa dipastikan setelah APBD induk selesai dibahas kalau sekarang belum bisa dipastikan,” terangnya.
Seketaris BKD OKU, B Lubis saat dimintai komentar mengenai TPP PNS yang tidak bisa dibayarkan selama tiga bulan ini mengatakan, sampai saat ini tidak ada riak-riak dari pegawai. Ia menilai, pastinya pegawai di Lingkungan Pemkab OKU, mencapai 7.160 orang bisa memahami kondisi keuangan yang mengalami devisit.
“Harapannya ya TPP tetap direalisasikan ke depannya. Karena, ini sangat membantu kami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau tidak ada, kami juga tidak bisa apa-apa, selain berharap,” tandasnya.
Untuk diketahui, TPP yang dibayarkan Pemkab OKU, sesuai dengan golongan/eselon berkisar Rp500.000 hingga Rp10 juta per/bulan. Dengan rincian Sekretaris Daerah Rp10 juta/bulan, Asisten Setda Rp7,5 juta/bulan, Staf Ahli Bupati/Kepala Dinas dan Kepala Badan Rp5 juta/bulan, Kepala Kantor Kepala Bagian, dan Eselon setaranya Rp2,5 juta/bulan dan pejabat eselon IV Rp1 juta/bulan, sedangkan PNS noneselon Rp500.000/bulan. (ibr)
