PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumsel, Herman Deru menyerukan seluruh kepala daerah di Sumsel harus segera beradaptasi dengan langkah-langkah strategis demi menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Herman Deru pada Rapat koordinasi Pemerintah Daerah (Rakor Pemda) bersama seluruh kepala daerah se-Sumsel pasca- kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat hingga 39% di Griya Agung, Senin (6/10/2025).
Terhadap hal tersebut, sambung Herman Deru, maka seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumsel agar tidak menjadikan pemangkasan ini sebagai alasan terhentinya pembangunan.
“Perlunya sinergi, inovasi, dan efisiensi agar program-program prioritas tetap berjalan. Pembangunan kita tidak boleh stuck, tidak boleh stagnasi. Kita harus tetap bergerak dengan solusi cerdas dan kolaboratif,” ujar dia.
Herman Deru mengatakan, salah satu kunci utama menjaga keberlangsungan pembangunan adalah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemerintah daerah harus aktif mencari sumber pendapatan baru, termasuk dari sektor-sektor pajak yang belum tergarap maksimal. Dari sekitar empat juta kendaraan terdaftar di Sumsel, hanya sekitar satu juta yang membayar pajak,” kata dia.
“Kita harus tahu apa penyebab masyarakat tidak membayar pajak kendaraan mereka. Ini soal kesadaran dan rasa memiliki terhadap pembangunan,” tegas dia.
Berikutnya, ungkap Herman Deru, selain sektor pajak, juga pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mesin penggerak ekonomi. Kepala daerah diminta agar BUMD di seluruh kabupaten/kota mampu menjadi perusahaan yang produktif dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Pengawasan dan pencegahan kebocoran anggaran juga penting. Jadi saya minta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat, BPKP, dan BPK bersinergi melakukan deteksi dini agar setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran,” ungkap dia.
Sementara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto melaporkan, bahwa alokasi TKD tahun 2026 untuk Sumsel mengalami penurunan hingga 39,38%.
Kemudian, komponen Dana Bagi Hasil (DBH) bahkan terpangkas hingga 71,7%, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik anjlok 83,6%. Hanya DAK Nonfisik yang mengalami sedikit peningkatan sebesar 2,6 persen.
Meski terjadi pemangkasan, pemerintah daerah tetap dapat mengajukan pembiayaan pembangunan fisik seperti sekolah, irigasi, dan jalan langsung ke Kementerian/Lembaga di pusat melalui strategi jemput bola. Artinya, harus proaktif, menyiapkan data, dan memperjuangkan kebutuhan daerah agar tetap mendapat dukungan pusat. (aha)
