JAKARTA, fornews.co-Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup 2021.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2020 dalam rangka memberikan dukungan terkait penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.
Menurut Keppres Nomor 19 Tahun 2020 itu, Panitia Nasional INAFOC, mempunyai tugas menyiapkan dan menyelenggarakan FIFA U-20 World Cup Indonesia 2021, yang akan dilaksanakan di Jakarta, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, yang kemudian melaporkan tugasnya kepada Presiden.
Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keppres tersebut, Panitia Nasional INAFOC dapat melibatkan, bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
Panitia Nasional INAFOC melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan 31 Desember 2021. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan atau saat ditandatangani pada 15 September 2020 oleh Presiden Jokowi.
Kemudian dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2020 tersebut, Presiden menginstruksikan kepada menteri, gubernur dan lembaga-lembaga yang terkait, untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mendukung penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.
Sesuai Inpres tersebut, Presiden juga memberikan tugas secara khusus kepada Menko PMK, Mensesneg, Mendagri, Menkeu, Menpora, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menhub, Menkes, Menlu, Menaker, Mendag, Menparekraf/Kepala Badan Parekraf, Menkominfo, Menteri BUMN, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP, Jaksa Agung, Gubernur Jawa Barat bersama Bupati Bandung dan Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Tengah bersama Wali Kota Surakarta, Gubernur Jawa Timur bersama Wali Kota Surabaya dan Bupati Bangkalan, Gubernur Sumatra Selatan bersama Wali Kota Palembang, serta Gubernur Bali bersama Bupati Gianyar, Wali Kota Denpasar, dan Bupati Badung.
Satu bunyi instruksi khusus Presiden kepada Menteri PUPR tersebut, yakni mengalokasikan anggaran dan melaksanakan renovasi Stadion Manahan di Kota Surakarta dan Stadion Kapten I Wayan Dipta di Kabupaten Gianyar; mengalokasikan anggaran dan melaksanakan renovasi lapangan latihan pada klaster Palembang yang meliputi: Stadion Atletik Jakabaring 1 di Kota Palembang, Lapangan Panahan Jakabaring di Kota Palembang, dan Lapangan Baseball Jakabaring di Kota Palembang; klaster Bandung meliputi Stadion Sidolig di Kota Bandung, Lapangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor di Kabupaten Sumedang, dan Lapangan Jati Padjajaran Universitas Padjadjaran Jatinangor di Kabupaten Sumedang.
Berikutnya, klaster Surakarta yang meliputi Stadion Sriwedari di Kota Surakarta, Lapangan Kota Barat di Kota Surakarta, Lapangan Banyuanyar di Kota Surakarta, dan Lapangan Sriwaru di Kota Surakarta; klaster Bali meliputi Stadion I Gusti Ngurah Rai di Kota Denpasar, Stadion Gelora Trisakti di Kabupaten Badung, Stadion Kompyang Sujana di Kota Denpasar, dan Stadion Gelora Samudra di Kabupaten Badung; dan klaster Surabaya meliputi Stadion Gelora Bangkalan di Kabupaten Bangkalan.
Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota terkait prasarana dan sarana yang akan direnovasi untuk penyelenggaraan, FIFA U-20 World Cup Tahun 2021; melaksanakan upaya percepatan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka renovasi prasarana dan sarana untuk penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021; menyerahkan hasil renovasi kepada kementerian/lembaga /pemerintah daerah; dan melakukan koordinasi dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia dalam rangka penetapan standar prasarana dan sarana (venue utama dan lapangan latihan) dalam rangka penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.
Kepada seluruh pejabat tersebut, Presiden minta untuk melaksanakan Inpres ini tanggung jawab. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan pada 15 September 2020 oleh Presiden Jokowi. (aha)
