PALEMBANG, fornews.co – Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya meminta, pihak inspektorat untuk dapat mengawasi dengan ketat penyaluran bantuan dana desa pada tahun 2019, sehingga tidak disalahgunakan.
Menurut Mawardi, bantuan dana desa desa yang digulirkan pemerintah sejak 2014 lalu, memiliki manfaat yang sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat di pedesaan, khususnya bagi masyarakat Sumsel.
“Manfaatnya yang baik tentu harus kita teruskan, tapi yang kurang juga harus dievaluasi. Menurut saya ini harus diawasi karena bisa saja arahnya berbelok. Karena saya dapat informasi, dana ini bukan lagi untuk membantu pembangunan rakyat, tapi untuk membangun akses sampai ke kebun-kebun pribadi. Makanya saya minta ada pengawasan tentang dana desa ini,” kata Mawardi saat menjadi narasumber dalam Konferensi Pers Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Kinerja Pemerintah 4 Tahun Jokowi – JK : Memberantas Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa, Senin (04/02) di Griya Agung, Palembang.
Mawardi melanjutkan, meskipun program saat ini sudah dibarengi tenaga pendampingan, tapi pengawasannya masih cenderung belum maksimal. Untuk itu, kepada Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mawardi meminta agar dalam pelaksanaan penyaluran melibatkan pengawasan dari inspektorat.
“Inspektorat provinsi harus ada peranan mengawasi dana desa. Dananya tetap di kabupate, tapi diawasi inspektorat biar bisa terkontrol,” tegasnya.
Pengawasan ini sendiri, menurut Mawardi sangat penting dilakukan untuk memaksimalkan pembangunan di Sumsel. Termasuk mengentaskan angka kemiskinan yang masih tinggi di Sumsel , yakni 12, 80%. Caranya dengan mengelola dana desa menggunakan sistem padat karya yang dibayar.
“Kita kabupaten dan kota sudah sepakat untuk menuntaskan angka kemiskinan 1 digit. Memang ini tidak mudah, makanya kami mulai ngebut memperbaiki infrastruktur di seluruh Sumsel hingga ke pelosok desa,” jelasnya.
Menurut Mawardi 4 sejak dilantik mereka terus mencari penyebab tingginya angka kemiskinan. Apalagi angka kemiskinan ini justru banyak terjadi di daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam berlimpah seperti Muba dengan minyaknya, Lahat dengan batubara dan juga Muratara. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi 6,14 % yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ternyata masyarakat di daerah pertanian lebih sejahtera, karena itu sekarang 2019 fokus kami infrastruktur di arahkan ke desa-desa dengan anggaran hampir Rp1,5 triliun,” jelasnya.
Sementara itu, Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi dalam paparannya mengatakan, sejak Jokowi-JK dilantik 4 tahun silam, ada 9 nawacita yang ingin dicapai pemerintah. Salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut diukur dengan meningkatnya desa yang keluar dari ketertinggalan dan menjadi mandiri. “Komitmen pemerintah sangat tinggi dengan penyaluran dana desa Rp20 triliun lebih tahun pertama,” jelasnya.
Diakuinya, karena masih tahap awal regulasi kelembagaan maupun kesiapan belum begitu optimal, sehingga dana desa yang disalurkan baru terserap 80% saja.
“Tapi komitmen pemerintah tidak berkurang meski banyak kritik terkait serapan. Bahkan dana desa dinaikkan kembali menjadi Rp46 triliun lebih. Dana desa tidak ada pengurangan, menandakan komitmen pemerintah ini instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bahkan tahun 2019, jumlahnya naik lagi menjadi Rp70 triliun,” tandas Anwar.(bas)
